Status Pandemi Covid-19 di Indonesia Diperpanjang

by -
Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi memperpanjang status pandemi Covid-19 di Indonesia. Dengan perpanjang status ini berarti Covid-19 belum berakhir di Indonesia dan masih terus ada.

Keppres Nomor 24 Tahun 2021 ini sekaligus menindaklanjuti perintah Mahkamah Konstitusi (MK).

Keputusan Presidan (Keppres) Nomor 24 Tahun 2021 ditandatangani oleh Presiden Jokowi.

“Menetapkan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) yang merupakan Global Pandemic sesuai pernyataan World Health Organization secara faktual masih terjadi dan belum berakhir di Indonesia,” kata bunyi Keppres Nomor 24 Tahun 2021 yang dilansir dari website Setneg, Minggu (2/1/2022).

Pandemi Covid-19 telah dinyatakan WHO sebagai Global Pandemic sejak 11 Maret 2020. Dan ditetapkan sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat di Indonesia berdasarkan Keppres 11 Tahun 2020 lalu.

Presiden Jokowi beralasan, pandemi dan penyebaran Covid-19 sampai saat ini belum berakhir dan berdampak terhadap berbagai aspek termasuk aspek kesehatan, ekonomi, dan sosial yang luas di Indonesia.

Selain itu, Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan pentingnya pernyataan dari Presiden atas status faktual pandemi Covid-19 di Indonesia, perlu diberikan kepastian hukum mengenai belum berakhirnya pandemi Covid-19.

Dalam masa pandemic Covid-19, pemerintah melaksanakan kebijakan di bidang keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan berdasarkan:

  1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2O2O tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang;
  2. Undang-undang yang mengatur mengenai anggaran pendapatan dan belanja negara setelah melalui proses legislasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat termasuk dalam rangka menyetujui pengalokasian anggaran serta penentuan batas defisit anggaran guna penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) beserta dampaknya, dan setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Daerah; dan
  3. Peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Adapun bunyi diktum ketiga dalam perintah MK itu antara lain sebagai berikut:

Dalam rangka penanganan, pengendalian, dan/atau pencegahan pandemic Covid- 19 beserta dampaknya khususnya di bidang kesehatan, ekonomi, dan sosial, pemerintah dapat menetapkan aturan kebijakan melalui penetapan skema pendanaan antara pemerintah dengan badan usaha yang bergerak di bidang pembiayaan pelayanan kesehatan dan skema lainnya.

Sebagaimana diketahui, MK memerintahkan Presiden Jokowi menentukan kelanjutan status pandemi Covid-19 pada akhir 2021 ini.

Perintah MK itu disampaikan kala membacakan putusan gugatan nomor 37/PUU-XVIII/2020 terkait UU Nomor 2 Tahun 2020 harus dengan persetujuan DPR.

Pemerintah diharuskan mengumumkan status pandemi Covid-19 pada akhir tahun kedua sejak status itu dibuat.(ral/int/pojoksatu)