Buruh Minta UMK 2022 Direvisi

by
AKSI - Para buruh yang tergabung dalam SPN Kota Pekalongan melakukan aksi di depan Kantor Wali Kota Pekalongan, meminta agar besaran UMK tahun 2022 direvisi, Jumat (10/12/2021).

KOTA – Ratusan buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kota Pekalongan melakukan aksi damai di depan Kantor Wali Kota Pekalongan, Jumat (10/12/2021).

Massa buruh sebelumnya melakukan konvoi dari Alun-alun Kota Pekalongan. Setibanya di depan Kantor Walikota yang sudah dijaga pihak kepolisian dan Satpol PP, massa memasang spanduk dan berorasi menyampaikan sejumlah tuntutan, diantaranya meminta Wali Kota merevisi kenaikan upah buruh.

Seperti diketahui, dalam Rapat Dewan Pengupahan Kota Pekalongan yang digelar Kamis (18/11/2021), unsur Dewan Pengupahan dari Pemerintah, Perguruan Tinggi dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengusulkan angka UMK yang dihitung berdasarkan formula dalam PP 36 tersebut. Angka yang diusulkan yakni Rp2.156.187 atau naik Rp16.000 dari UMK tahun 2021. Namun, kenaikan UMK senilai Rp16 ribu dinilai kecil terlebih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di tengah masa pandemi seperti saat ini.

Ketua DPC SPN Kota Pekalongan, Alfian Santoso mengatakan dalam aksi orasi ini, para buruh menyampaikan beberapa usulan kepada pemerintah. Yakni, lertama, mereka meminta pemerintah untuk merevisi UMK 2022 terutama Kota Pekalongan dan Jawa Tengah.

“Karena sepanjang sejarah, kenaikan upah ini tidak ada 1%, hanya Rp16 ribu. Yang kedua, cabut UU Cipta Kerja dan regulasi turunannya,” kata Alfian.

Alfian menambahkan, para buruh akan mogok nasional jika tuntutan mereka tidak mendapat tanggapan dari pemerintah.