Masyarakat dan LSM Dipersilahkan Ajukan Gugatan ke KIP Jika Anggap Pemkab Tak Informatif

by
Bupati Wihaji mnyerahkan piagam penghargaan kepada Desa Tegalsari yang mendapatkan penghargaan Badan Publik Menuju Informatif. 

BATANG – Masyarakat maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dipersilahkan untuk mengajukan gugatan ke Komisi Informasi Publik (KIP) jika menilai Pemkab Batang kurang terbuka dalam memberikan informasi data terkait pemerintahan. 

Langkah tersebut bisa dilakukan karena siapa saja boleh dan punya hak meminta data informasi, mengingat semua oran dilindungi undang undangan untuk mendapatkan informasi data tentang pemerintahan. 

“Namun harus juga diingat, ada titik tertentu informasi yang dibatasi oleh undang undang, bila itu terkait rahasia negara. Karena itulah, jika sudah menjadi rahasia negar, sudah menjadi kewajiban kita menutup rapat rahasia itu. Tapi kalau pemohon data informasi tetap ngeyel, silahkan saja di gugat melalui komisi informasi publik (KIP),” ungkap Bupati Batang, Wihaji usai menyerahkan piagam penghargaan Badan Publik Menuju Informarif, di aula kantor bupati setempat, Senin (29/11/2021). 

Bupati Wihaji mengungkapkan, selama memimpin pemerintahan Kabupaten Batang, pihaknya mengaku  sudah beberapa kali digugat oleh lembaga maupun perorangan di Komisi Informasi Publik (KIP) Jawa Tengah.  

“Dari beberapa gugatan yang diajukan ke KIP, kita pernah menang dan juga kalah. Gugatan itu sendiri diajukan oleh perorangan maupun oleh lembaga terkait sejumlaj hal,” kata Bupati Wihaji.

Pada acara itu sendiri, Bupati mengapresiasi Desa Tegalsari Kecamatan Kandeman dan Desa Penundan Kecamatan Banyuputih yang berhasil meraih penghargaan sebagai badan publik menuju informatif. 

“Dua desa ini baru menuju informatif, maka sekarang harus transparan sesuai dengan undang undang keterbukaan publik. Ini penting sebagai wujud transparansi yang harus diketahui oleh publik,” jelas Wihaji. 

Terkait keterbukaan informasi, Bupati juga menginstruksikan semua OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang untuk mempublikasikan  data atau informasi yang sifatnya publis. 

“Ini juga harus diikuti oleh desa, seperti anggaran dana desa juga harus di publikasikan juga dan terbuka untuk umum. Karena hal itu Ini bagian dari tansparan, akuntabel dari pemerintahan di tingkat desa,” tandas Wihaji. (don)