1.000 ASN Diduga Terima Bansos, Plt Gubernur: Pegawai Baru Diangkat

by
Ilustrasi bansos. Net

Sekitar 1.000 orang aparatur sipil negara (ASN) diduga menerima bantuan sosial (bansos) di Sulawesi Selatan.

Plt Gubernur Sulsel membenarkan adanya temuan tersebut. Dia mengaku, pihaknya sudah menerima laporan.

“Ada (laporannya), datanya baru masuk dan tentu masih diverifikasi, dia ASN karena baru masuk terdata di update data,” kata Sudirman, Sabtu (26/11/2021).

Untuk itu, pihaknya akan melakukan penelusuran mengenai siapa saja ASN yang menerima bantuan tersebut.

Sudirman menerangkan, mereka yang diduga menerima bansos kebanyakan adalah pegawai yang baru lulus sebagai PNS. Dulu, mereka terdata sebagai penerima PKH tapi ketika lulus PNS, data mereka belum diperbarui sehingga tercatat sebagai penerima bansos.

“Perlu kami sampaikan juga bahwa di provinsi ini tentu datanya dari kabupaten kota, kontrolnya juga untuk perubahan data semuanya di kabupaten/kota. Tetapi ini persoalannya memastikan update data sebenarnya,” jelasnya.

Soal apakah bansos tersebut dikembalikan atau tidak, Sudirman mengaku masih menunggu petunjuk Kementerian Sosial. Di samping itu, Dinas Sosial bersama Badan Kepegawaian Daerah juga sementara memverifikasi data kepegawaian untuk pegawai yang masih menerima bansos.

“Ini masih diolah datanya, karena datanya belum kita (lihat) baru kemarin laporan. Kita tentu tunggu dari kabupaten kota juga untuk konfirmasi verifikasi di lapangan faktanya,” kata Sudirman.

Sebelumnya diberitakan bahwa Kementerian Sosial menemukan ada 31.642 ASN dari 34 provinsi menerima bantuan PKH dari pemerintah. Rinciannya, 28.965 ASN aktif dan sisanya adalah pensiunan. Di Sulsel, diperkirakan ada seribuan ASN menerima PKH tersebut.

Komisi E DPRD Sulsel pun meminta Pemprov menelusuri dugaan penyelewengan bansos tersebut. Bansos yang diduga diterima yaitu Program Keluarga Harapan (PKH).

“Kita meminta kepada Dinas Sosial Sulsel untuk segera mengecek kebenaran itu, karena ASN tidak boleh menerima PKH, itu bukan haknya” kata anggota Komisi E John Rende Mangontan. (ikbal/fajar)