APBD Banyak Terserap untuk Belanja Pegawai

by
BIMBINGAN TEKNIS - Pemkab Pekalongan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Tata Kelola Keuangan Daerah di Aula Lantai 1 Setda, Rabu (24/11/2021).

Selanjutnya, sesuai kutipan Menteri, hal tersebut karena adanya permasalahan politik anggaran. Politik anggaran ini biasanya disebabkan karena wakil rakyat akan memprioritaskan aspirasi dari masyarakat yang berada di daerah pilihannya (dapil) masing-masing. Sehingga pemerataan pembangunan di setiap daerah itu akan sulit dicapai.

‘’Karena memang secara politis para wakil rakyat itu dipilih untuk mewakili kita atau mewakili masyarakat di daerah masing-masing.Yang mana mereka tentu akan menyerap aspirasi apabila masyarakat butuh sesuatu. Atau prioritas yang dibutuhkan masyarakat di tempat daerah pilihan (dapil). Hal itu terjadi karena mereka mempunyai hak budgeting di APBD,’’ jelasnya.

Dan permasalahan yang terakhir, menurut Pj Sekda adalah terkait permasalahan teknis. Dimana secara teknis kualitas SDM aparatur pengelola keuangan daerah itu biasanya belum mempuni secara kompetensi.

Sehingga, lanjut dia, permasalahan-permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan keuangan di setiap daerah di Indonesia itu bisa terjadi.

‘’Ayo pola kerja dan kompetensi yang kurang harus kita tingkatkan, kita kelola dengan belajar otodidak hari ini adalah pembelajaran yang sedikit resmi tetapi belum mengeluarkan sertifikat. Tetapi hanya bersifat mengingatkan. Untuk itu teruslah belajar, supaya kita bisa mewujudkan pelayanan yang prima kepada masyarakat,’’ tandas dia.

Dan dari semua permasalahan tentang tata kelola keuangan daerah yang telah dipaparkan tersebut, Pj Sekda Budi Santoso berharap itu bisa menjadi gambaran bagi setiap aparatur negara peserta bimtek untuk lebih meningkatkan tingkat keefisien dan keefektivan dalam mengelola keuangan daerah di Kabupaten Pekalongan. (had)