UMK Cuma Naik Rp 16 Ribu, Buruh Pasrah

by
DIALOG - Wali Kota menggelar diskusi dan dialog bersama buruh terkait UMK Kota Pekalongan.

*Wali Kota Minta Buruh Jaga Kondusifitas

KOTA – Buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Nasional (SPN) mengaku hanya bisa pasrah dan tak bisa berbuat apa-apa menyikapi kenaikan UMK untuk tahun 2022 yang hanya Rp 16 ribu.

Ketua DPD SPN Jawa Tengah, M Bowo Leksono menyatakan, adanya PP 36 Tahun 2021 menjadikan instansi pemerintah tidak berkutik karena semua sudah dipagari. Padahal, penentuan UMK tahun-tahun sebelumnya berpedoman pada kebutuhan hidup layak buruh. Sedangkan adanya PP 36, perhitungan didasarkan pada kebutuhan hidup ‘sakpenake’.

“Karena pemerintah mengeluarkan regulasi yang menurut saya tidak pro terhadap rakyat, seenaknya saja mengeluarkan aturan-aturan itu. Dari birokrasi tidak bisa berbuat apa-apa kalau sudah ada koridor-koridor tersebut. Siapa yang berani melawan peraturan pemerintah. Ini yang menjadi persoalan,” ucap Bowo yang ditemui usai kegiatan silaturahmi dan diskusi Wali Kota dengan SPN di Guest House Wali Kota, Senin (22/11/2021) malam.

Dalam rapat Dewan Pengupahan Kota Pekalongan yang digelar Kamis (18/11/2021), unsur Dewan Pengupahan dari Pemerintah, Perguruan Tinggi dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengusulkan angka UMK yang dihitung berdasarkan formula dalam PP 36 Tahun 2021. Angka yang diusulkan yakni Rp2.156.187 atau naik Rp16.000 dari UMK tahun 2021.

Bowo menyebutkan, untuk kenaikan UMK Kota Pekalongan Tahun 2022 sebesar Rp16 ribu dari UMK Tahun 2021. Bowo menilai, kenaikan ini terbilang sangat kecil dalam sejarah dirinya menjabat Serikat Pekerja.