UMK Naik Rp15 Ribu, Buruh Pasrah

by
RAPAT PENGUPAHAN - Dalam rapat dewan pengupahan, UMK Kabupaten Pekalongan tahun depan disepakati naik sekitar Rp 15 ribu.

KAJEN – Berdasarkan hasil rapat Dewan Pengupahan Kabupaten Pekalongan, UMK Kota Santri naik menjadi Rp 2,1 juta. Besaran ini naik sekitar Rp 15 ribu dari UMK tahun sebelumnya. Buruh terpaksa menerima hasil tersebut meski sempat mengusulkan kenaikan upah 10 persen.

Ketua DPC SPN Kabupaten Pekalongan Ali Sholeh, dikonfirmasi kemarin, menyatakan, pihaknya telah menerima hasil rapat tersebut dan ikut menandatangani berita acara. Meski, kata dia, kenaikan sebesar itu kurang pas secara realita. Sebab dalam kondisi pandemi kebutuhan buruh bertambah. “Misalnya untuk membeli masker, handsanitizer, kuota internet untuk sekolah daring anak, dan lainnya,” katanya, Minggu (21/11/2021).

Karena itu, pihaknya sempat meminta UMK tahun depan naik 10 persen dari tahun sebelumnya. Namun permintaan itu terganjal oleh aturan baru yang berlaku tahun ini, yakni PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Mekanisme penghitungan UMK tahun depan mengacu aturan itu.

Jika dihitung dengan PP tersebut, jelas Ali, UMK tahun depan Kabupaten Pekalongan hanya naik sekitar Rp 10.400. Buruh keberatan. Akhirnya Apindo berani menambah kenaikan besaran menjadi sekitar Rp 15 ribu.

“Jadi kami terpaksa menerima tawaran itu. Tahun depan UMK naik menjadi genap Rp 2,1 juta. Saya amati, daerah lain di Jawa Tengah rata-rata naik Rp 10 ribu karena aturan itu,” ungkapnya.

Perwakilan Dinas PTSP dan Naker Kabupaten Pekalongan, Tri Haryanto, mengatakan, hasil sidang dewan pengupahan ini akan pihaknya sampaikan ke Bupati Pekalongan. “Sebagai bahan pertimbangan Bupati untuk membuat rekomendasi UMK ke Gubernur,” kata dia.