Urus Layanan Publik Wajib Vaksin

by
TERUS DIGEMPUR - Pemkab Pekalongan bersama TNI/Polri terus menggempur percepatan vaksinasi Covid-19.

“Bersamaan dengan keluarnya Perpres yang berkaitan dengan pelayanan publik untuk kewajiban vaksin, ini tentu bupati se-Indonesia, dalam hal ini Bupati Pekalongan juga harus menindaklanjuti. Maka keluarlah SE Bupati tersebut,” ujar Budi.

Untuk itu, kata dia, setiap pelayanan masyarakat, baik itu pelayanan kesehatan, administrasi di tingkat desa, kelurahan, kecamatan, dan kabupaten berkewajiban untuk melaksanakan vaksin. Langkah ini ditempuh dalam kerangka percepatan cakupan vaksinasi. Apalagi di Kabupaten Pekalongan cakupan vaksinasinya masih cukup rendah.

Disinggung apakah surat edaran itu akan langsung dieksekusi di lapangan, Sekda mengatakan, SE itu akan secepatnya disosialisasikan terlebih dahulu ke masyarakat oleh camat dan kades/lurah. Termasuk untuk program bantuan sosial dari pusat di Pepres juga menyebut harus sudah divaksin.

“Kebetulan Kabupaten Pekalongan ini kan cakupannya termasuk cukup rendah untuk vaksin yang dosis pertama. Untuk indikator turun ke level dua juga cakupan vaksinasi lansia juga termasuk lima besar terendah untuk Jateng,” ungkap dia.

Oleh karena itu, diperlukan dorongan bersama agar cakupan vaksinasi bisa terpenuhi. Apalagi saat ini, kata dia, masyarakat diuntungkan dengan keberadaan stok vaksin di Kabupaten Pekalongan cukup banyak.

“Ada 60-an ribu yang Sinovac, dan Pfizer itu ada 150-an sekian,” terang dia.