Kafe di Sigandu “Bermasalah”

oleh -
Wihaji, Bupati Batang

*DPRD Minta Pemkab Konsultasi ke Kementerian

BATANG – Menjamurnya kafe-kafe di sepanjang Pantai Sigandu arah Ujungnegoro dinilai menghadirkan masalah yang kompleks. Tidak hanya menyangkut aktivitasnya yang sebagian besar tak mengantongi izin. Lebih dari itu, status tanah hingga penarikan pajak terhadap kafe-kafe tersebut juga menyisakan dilema hukum.

Permasalahan ini juga tak luput dari perhatian kalangan DPRD sejak lama. Terbaru, Ketua Fraksi Partai Hanura-Nasdem, Karmubit, menilai persoalan perizinan dan pajak dari kafe-kafe di kawasan Pantai Sigandu tidaklah sederhana. Pasalnya, ada unsur bencana alam yang membuat status tanah yang awalnya hak milik pribadi itu kini menjadi berstatus sempadan pantai yang otomatis dimiliki negara.

“Karena abrasi telah menghancurkan bibir pantai, sehingga air laut terus naik ke daratan. Warga setempat kan juga masih hafal betul, bahwa dulunya pantainya kan masih ratusan meter ke utara,” terang Karmubit saat menyampaikan pemandangan umum fraksinya terhadap RAPBD 2022, Senin (1/11/2021).

Karena itu, Fraksi Hanura Nasdem meminta Pemkab Batang untuk meminta pertimbangan hukum kepada kementerian terkait agar bisa memberi kepastian hukum atas masalah tersebut. “Dari jawaban atas surat tersebut nantinya dapat menjadi dasar kepastian dalam mengambil sikap terhadap kafe-kafe yang tumbuh pesat di sepanjang pantai Sigandu. Bukan mustahil pula ini bisa terjadi di tempat lain. Dan bagi pemilik lahan atau pengelola kafe-kafe tersebut juga ada kepastian atas usaha mereka,” katanya, kemarin.

Menanggapi hal itu, Bupati Batang, Wihaji, mengatakan bahwa memang Pemkab Batang belum bisa merealisasikan perizinan sekaligus pajak atas kafe-kafe yang menjamur di sepanjang Pantai Sigandu. Sebab, lokasi tersebut masuk di peruntukan sempadan pantai.