2022, Perda Pesantren Ditarget Rampung

by
UPACARA - Bupati Batang Wihaji saat memimpin upacara peringatan Hari Santri Nasional di kompleks Pemkab Batang, Jumat (22/10/2021).

*DPRD Siap Kawal Penuh

BATANG – Pemerintah Kabupaten Batang menargetkan sejumlah pondok pesantren yang berdiri di wilayahnya akan dipayungi oleh Peraturan Daerah (Perda) pada 2022 mendatang. Bupati Batang, Wihaji mengatakan, bahwa pihaknya segera menyiapkan naskah akademik untuk penyusunan Raperda Pesantren tersebut.

“Tahun ini kami akan menyusun naskah akademik terlebih dahulu. Lalu mungkin tahun depan sudah bisa masuk (Propemperda),” ujar Bupati Wihaji usai memimpin upacara peringatan Hari Santri Nasional (HSN) di kompleks Pemkab Batang, Jumat (22/10/2021).

Ia menyebut bahwa pembentukan Raperda itu merupakan amanah dari Undang Undang No 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Nantinya, Perda Pesantren akan menjadi payung hukum untuk pembinaan pesantren.

Raperda tersebut merupakan inisiatif dari eksekutif. Di mana isinya akan memuat tentang keberpihakan pemerintah terhadap pesantren. “Ini adalah Raperda inisatif eksekutif. Perda ini jadi semacam rumah,” tuturnya.

Ketua DPRD Kabupaten Batang, Maulana Yusup mengatakan, pembahasan Perda Pesantren ini akan melibatkan stake holder terkait. Kemungkinan pembahasan akan dilakukan mulai tahun depan.

“Yang jelas isinya nanti tentang rekognisi, afirmasi dan fasilitasi. Jadi dengan adanya perda itu, pemerintah bisa memfasilitasi pembangunan pesantren,” kata politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

Saat Raperda disahkan, maka Pemerintah Kabupaten Batang bisa leluasa menganggarkan kebutuhan pesantren dalam APBD. Pihaknya akan melihat dinamika pesantren dalam proses pembahasannya. “Ini kepentingan kita semua, kepentingan bangsa, jadi kami di DPRD juga akan mengawal penuh dan sungguh-sungguh,” tandas Yusup.