Mantan Direktur Perusda Batang Dituntut Satu Tahun Dua Bulan dan Denda Rp50 Juta

by
Mantan Direktur Perusda Batang mengikuti persidangan secara virtual dari Rutan Kelas IIA Batang. Istimewa

BATANG – Mantan Direktur Perusahaan Umum Daerah (Perusda) Aneka Usaha, Evariawan Sukmahadi, dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Batang dengan hukuman penjara 1 tahun dua bulan.

Jaksa menilai Evariawan selaku Direktur Perusda Aneka Usaha Kabupaten Batang periode 2017-2021 telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Pada persidangan yang dilakukan secara virtual Selasa (12/10/2021), Bambang Wahyu Wardhana SH Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Batang selaku Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah membacakan Surat Tuntutan Pidana (Requisitoir) dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan Perusda Aneka Usaha Kabupaten Batang,” ungkap Kasi Intel Kejari Batang, Ridwan G Natakusuma.

Selain hukuman penjara, JPU juga menuntut Evariawan untuk membayar denda sebesar Rp50 juta dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Disamping itu, terdakwa juga dituntut untuk membayar uang pengganti sebesar Rp785.164.562 yang diperhitungkan dengan uang yang telah disita sebagai pengembalian kerugian keuangan negara sebanyak Rp600 juta, dan memperhitungkan uang yang telah diserahkan/dititipkan oleh terdakwa sebesar Rp185.164.600 yang dipergunakan untuk membayar uang pengganti dan dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Batang.

Adapun yang menjadi pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan tuntutan pidana diantaranya yang memberatkan adalalah perbuatan terdakwa juga mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan Negara/Daerah. Sedangkan yang meringankan yaitu terdakwa mengembalikan seluruh kerugian keuangan Negara/Daerah yang diakibatkan olehnya. Selain itu, dia juga dalam persidangan dengan terus terang mengakui perbuatannya.

“Atas tuntutan tersebut, terdakwa dan penasehat hukumnya meminta penundaan kepada Majelis Hakim untuk mempersiapkan nota pembelaan atau pledooi. Persidangan sendiri akan dilanjutkan kembali pada hari Selasa (19/10/2021) dengan agenda pembacaan nota pembelaan atau pledooi dari terdakwa dan penasehat hukumnya,” tandas Ridwan.

Untuk diketahui Evariawan Sukmahadi sendiri selaku Direktur Perusda Aneka Usaha Kabupaten Batang periode 2017-2021 dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 diduga telah melakukan perbuatan penyalahgunaan kewenangannya selaku Direktur Perusda Aneka Usaha Kabupaten Batang dengan cara menyalahgunakan keuangan perusahaan hingga mengakibatkan Kerugian Negara kurang lebih sebesar Rp785.164.562.

Sehubungan dalam masa pandemi Covid 19 pelaksanaan Persidangan dilaksanakan secara virtual guna mencegah penyebaran COVID–19, dimana terdakwa mengikuti persidangan dari Rutan Klas II Batang. Sedangkan Jaksa Penuntut Umum dari Kantor Kejaksaan Negeri Batang, dan penasehat hukum terdakwa dan Majelis Hakim di Pengadilan Tipikor Semarang,” pungkas Ridwan. (don)