Pembuatan Perda Soal PBG Dideadline 6 Bulan

by
PIMPIN RAPAT - Bupati Kendal Dico M Ganindutoi pimpin Rapat Terbatas (ratas) membahas perijinan secara khusus bersama DPMPTSP, Bakeuda, DPUPR, DKP, DKK, dan Disperkim.

*Amanat PP 16 Tahun 2021

KENDAL – Pemkab Kendal saat ini sedang mempersiapkan pembuatan regulasi daerah yang mengatur tata laksana Perizinan Bangunan Gedung (PBG), pengganti aturan soal Izin Mendirikan Bangunan (IMB), menyusul terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) No 16 Tahun 2021. Tak sekadar penggantian nomenklatur, Perda dan Perbup tentang PBG nanti diharapkan ikut memberikan kemudahan bagi proses perizinan di Kabupaten Kendal, melalui sistem layanan yang terintegrasi.

“Prinsipnya untuk implementasi. bukan mengubah sesuatu yang sudah ada,” ungkap Bupati Kendal, Dico M Ganinduto, saat rapat terbatas membahas perizinan secara khusus bersama DPMPTSP, Bakeuda, DPUPR, DKP, DKK, dan Disperkim, belum lama ini.

Berdasarkan kesepakatan bersama, lanjut Dico, Pemkab Kendal akan segera menetapkan peraturan daerah tersebut. Sehingga, regulasi yang mengatur dapat menertibkan perizinan pembangunan dan percepatan dapat dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kendal.

“Implementasi perizinan ini masih menemui kendala seperti perubahan nomenklatur yang harus segera diakomodasi untuk keberlangsungan perizinan yang ada di Kabupaten Kendal,” ungkapnya.

Menurut Dico, nomenklatur saat ini dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi Perizinan Bangun Gedung (PBG) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung mengatur untuk setiap bangun gedung yang telah berdiri namun belum memiliki izin harus diurus PBG-nya. “Seperti perturan ini berlaku, sedangkan bangun gedung yang sudah berizin IMB tetap berlaku sampai izin habis,” tukasnya.