Pemdes Diminta Hati Hati Gunakan Tanah Bengkok Desa

by

Kejari Sarankan Untuk Lakukan Inventarisir

Dalam menggunakan aset desa atau tanah bengkok, Pemerintah desa diminta untuk hati hati. Sebab dengan adanya regulasi baru, hasil pemanfaatan aset desa terlebih dahulu untuk masuk Pendapatan Asli Desa.

Demikian disampaikan Kasie Intel Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan Adi Chandra usai Pebyuluhan dan Penerangan Hukum Tata Kelola Keuangan Desa di Kelurahan Kepatihan Kecamatan Wiradesa, Kamis (07/10/2021). Adapun dalam penyuluhan hukum diikuti oleh sebanyak 22 kepala desa dan BPD se Kecamatan Wiradesa.

Kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum tersebut terkait dengan data pengelolaan keuangan Desa sebagai tindak lanjut beberapa regulasi yang baru terutama terkait dengan tata kelola aset yang ada. Karena beberapa waktu yang lalu ada sosialisasi terkait dengan tata kelola aset dan mudah-mudahan nanti ke depan tata kelola aset bisa sesuai dengan aturan.

“Kita tahu prakteknya itu turun temurun dari dulu biasanya melekat pada perangkat namun sekarang sudah beda, ” katanya.

Adapun Pengelolaan Aset desa tertuang dalam Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 20 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pekalongan nomor 69 tahun 2017 tentang pengelolaan aset desa. Jadi dengan perbup tersebut pengelolaan aset desa hasil dimasukan Kas Desa, kemudian digunakan maksimal 90 persen untuk kesejahteraan perangkat dan 10 persen untuk pembangunan.

“Ya tapi jangan sampai pada batas maksimal 90 persen karena itu juga untuk kepentingan pembangunan desa, bisa 50 – 50 lah biar cepat maju desanya,” ujarnya.

Untuk itu Kasie Intel mengimbau kepada Kepala Desa maupun kepada Ketua BPD untuk saling bahu-membahu membangun desanya, jangan mengedepankan ego masing masing. Kepala desa sebagai pengguna anggaran, sedangkan BPD sebagai pengawas untuk itu harus sama-sama menurunkan ego.

“Jadi BPD dan Kepala Desa bisa duduk bareng untuk mencapai visi misi desa. Kami juga menyampaikan amanat Kajari untuk mengingatkan kepada kepala desa agar melakukan inventarisir seluruh aset desa yang ada di desanya masing-masing. Kenapa di inventarisir karena salah satu Pendapatan asli desa, apabila aset banyak maka pendapatan semakin banyak, ” lanjutnya.

Kajari juga menyarankan semua aset desa disertifikatkan, dengan tertib administrasi maka semakin bagus dan desanya semakin baik.
“Kami juga buka posko 24 jam apabila ada pemerintah yang mau konsultasi bisa datang ke kantor, ” pesannya.

Camat Wiradesa, Bambang menyampaikan bahwa dengan munculnya Perbup pengelolaan aset desa sejumlah desa sudah mengikuti sosialisasi. Penggunaan di antaranya maksimal 90 persen untuk kesejahteraan perangkat dan 10 persen untuk pembangunan.

“Untuk desa desa di Wiradesa sekarang sudah mulai berjalan dan benar benar hati hati. Oleh karena itu dalam pengelolaan agar tidak muncul masalah kami mengundang Kejaksaan untuk memberikan penyuluhan hukum, ” imbuhnya. (Yon)