Sertifikat BPN Gratis

by
BPN Gratis
JAWAB - Kasie Hubungan Hukum Pertanahan Khasoni saat menjawab pertanyaan dari awak media. MALEKHA
BPN Gratis
JAWAB – Kasie Hubungan Hukum Pertanahan Khasoni saat menjawab pertanyaan dari awak media.
MALEKHA

KOTA PEKALONGAN – Ternyata, pembuatan sertifikat tanah massal yang dilaksanakan BPN (Badan Pertanahan Nasional) sebagai program pendataan 6000 bidang tanah di tahun anggaran 2018, tidak dikenakan biaya apapun kepada pemohon atau gratis. Hal ini diatur dalam Peraturan Kementrian Agraria no 12 tahun 2012.

Demikian disampaikan Kasie Hubungan Hukum Pertanahan Khasoni yang ditemui Rabu pagi di Kantor BPN (31/1). “Menurut peraturan tersebut, semua bidang tanah yang belum terdaftar harus segera dilakukan pengukuran, dan tidak dipungut biaya atau gratis dari BPN,” ungkap Khasoni.

Mulai dari penyuluhan, pengumpulan data yuridis, risalah pemeriksaan tanah, penerbitan sertifikat sampai serah terima sertifikat merupakan kewajiban dari BPN dan gratis. “Nah kewajiban yang harus disediakan oleh pemohon dalam mengajukan pembuatan sertikat yaitu patok tanah karena sebelum diukur harus ada patok tanahnya, materai tergantung perolehannya ada yang 5 atau 6, foto copy pemberkasan serta uang lelah kepada petugas pendamping, itu diluar BPN,”imbuhnya.

Namun yang perlu diperhatikan masyarakat dalam penerapan kewajiban kepada pemohon yaitu penetapan rincian pembiayaan diluar tanggungan BPN, harus dilakukan secara musyawaroh, tidak boleh hanya ditetapkan sepihak.

“Kalau besarannya kita memang tidak ada patokan. Namun ya tidak terlalu besar biayanya karena hanya untuk memenuhi yang kurang saja. Itu juga harus jelas di musyawarohkan bersama pemohon dengan rincian yang riil, sehingga nanti keluar angka pembiayaan berapa begitu. Kalau tidak ada musyawaroh sebelumnya. Namanya pungli dan tidak diperkenankan,” terang Khasoni.

Untuk itu, Khasoni menghimbau kepada Kelurahan untuk membentuk tim mandiri. Dengan tidak melibatkan perangkat Kelurahan dalam proses pendanaan untuk menghindari kesalahan-kesalahan. “Karena tim pengukur tanah dari BPN sendiri terbatas . Bahkan hanya 1 petugas pengukuran tanah di BPN yang ASN dengan berbagai macam tugas yang harus dilakukan. Oleh karena itu kamipun menggandeng dari swasta yang sudah berlesensi untuk sewa kelola, nah itu salah pembiayaan yang dibebankan kepada pemohon,” terang Khasoni.

Sedangkan untuk anggaran 2018, di awal tahun ada 9 Kelurahan dari 3 Kecamatan yang mendapatkan kesempatan untuk masuk dalam program pembuatan sertifikat massal yang didanai oleh Pemerintah, yaitu Kuripan, Yosorejo, Banyurip, BuaranKardenan, Sokoduwet, Jenggot, Setono, Nyontaansari, Kandang Panjang, Kuripan Kertharjo.

Pihaknya pun menegaskan, bahwa pembiayaan yang menjadi kewajiban pemohon tidak boleh ditetapkan hanya sepihak, semua harus melewati mekanisme musyawaroh dengan rincian pembiyaan riil dan tidak memberatkan. (mal)

Penulis: Malekha & Redaktur: Abdurrahman