4.000 Lebih Rumah Ibadah Tak Ber-IMB

by
Dico M Ganinduto, Bupati Kendal

*Baru 5-10% yang Bersertifikat

KENDAL – Bupati Kendal membuat kebijakan untuk mengratiskan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah ibadah. Visi dari kebijakan ini, selain menertibkan administrasi pembagunan juga untuk percepatan pembangunan di Kabupaten Kendal. Hal itu mengingat ada 4 ribu lebih masjid dan mushola di Kabupaten Kendal yang diketahui belum mengantongi IMB, belum lagi rumah ibadah agama lain.

Bupati Kendal, Dico M Ganinduto mengatakan, fakta banyaknya rumah ibadah belum mempunyai IMB itu diketahui berdasarkan pelaporan saat dirinya melakukan rapat koordinasi di Bagian Kesra Setda yang dihadiri DPUPR, Inspektorat, DPMPTSP. Bahkan menurut Bupati, rumah ibadah umat lain seperti Kristiani, Hindu, dan Budha belum ada datanya.

“Hal ini menunjukan bahwa bukan hanya peryaratan administrasi pembangunan yang belum baik tetapi juga komunikasi antara kelompok masyarakat, pemerintah kabupaten, dan stakeholder lainnya belum terjalin dengan harmonis,” katanya, Selasa (14/9/2021).

Dico menjelaskan, bahwa dalam rapat koordinasi tersebut juga memunculkan fakta bahwa masih minimnya tenaga ahli yang dapat membantu membuatkan gambar teknik dalam pemenuhan persyaratan pengajuan IMB. Hal itu disebabkan alokasi biaya untuk tenaga. Jika menggunakan skema sukarelawan, hal yang menjadi tantangan adalah Sumber Daya Manusia (SDM) di Kendal masih terbilang sangat kurang. “Apalagi harus mencari satu desa satu relawan yang bisa membuat gambar, tentu akan sangat menyulitkan,” tandas Bupati.

Dico menyatakan, masalah ini menjadi bahan evaluasi bahwa kerja sama dengan instansi pendidikan dan juga balai sertifikasi untuh ahli gambar bangunan menjadi hal yang perlu dipikirkan matang-matang. Karena gambar teknik bangunan menjadi prasyarat dalam pengajuan IMB. Mirisnya, Pemerintah Kabupaten Kendal seperti ketinggalan zaman 5-10 tahun karena saat isu IMB ini keluar, pemerintah pusat sudah mengeluarkan peraturan baru yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. “Jadi istilah IMB tak lagi digunakan diubah menjadi Perizinan Bangun Gedung/PBG,” tandasnya.