13.808 Rumah Tidak Laik Huni

by
PELETAKAN BATU PERTAMA - Bupati Fadia Arafiq melakukan peletakan batu pertama rehab rumah tak laik huni di Kelurahan Mayangan, Wiradesa, kemarin siang.

**Pemkab Lakukan Rehab RTLH

WIRADESA – Pada tahun 2021 ini masih ada 13.808 rumah tidak laik huni di Kabupaten Pekalongan. Pemerintah terus berupaya merehab RTLH itu agar menjadi rumah laik huni.

Kepala Dinas Perkim dan LH Kabupaten Pekalongan, Trinanto, menyampaikan, berdasarkan data Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) tahun 2015, jumlah RTLH di Kabupaten Pekalongan yang dimiliki oleh masyarakat berpenghasilan rendah sebanyak 21.956 unit. Hingga tahun 2021 tersisa RTLH sebanyak 13.808 unit.

“Di Tahun Anggaran 2021 ini, Pemerintah Kabupaten Pekalongan melalui Dinas perkim LH melaksanakan Rehab RTLH sebanyak 632 unit,” terang dia, usai penyaluran bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Perumahan Tahun Anggaran 2021 di Kelurahan Mayangan, Kecamatan Wiradesa, kemarin.

Rincian rehab RTLH pada tahun 2021 ini terdiri dari APBD Kabupaten Pekalongan sebanyak 303 unit, dengan nominal Rp 15.000.000 per unit untuk kerusakan berat, dan nominal Rp 7.500.000 per unit untuk kerusakan ringan. APBD Provinsi Jawa Tengah sebanyak 39 unit, dengan nominal Rp 12.000.000 per unit. APBN melalui BSPS Tahap X sebanyak 24 unit, BSPS Tahap XII sebanyak 100 unit, dan BSPS Tahap XV sebanyak 30 unit, dengan nominal Rp 20.000.000 per unit. Selanjutnya, APBN melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Perumahan sebanyak 136 unit, dengan nominal Rp 20.000.000 per unit.

Acara penyerahan secara simbolis dan peletakan batu pertama oleh Bupati Pekalongan Fadia Arafiq kepada para penerima bantuan DAK Perumahan dilangsungkan di Kelurahan Mayangan, Kecamatan Wiradesa, kemarin siang. Kegiatan ini di antaranya dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Sumar Rosul. Peletakan batu pertama salah satu warga yang mendapat DAK tahun 2021, yaitu rumah Romiti, RT 015/RW 005, Kelurahan Mayangan.

Menurut Trinanto, bantuan DAK bidang perumahan adalah fasilitasi pemerintah berupa bantuan stimulan untuk pembangunan peningkatan kualitas rumah masyarakat berpenghasilan rendah yang ada di kawasan pemukiman kumuh.