Camat Diminta Turun Ke Desa

by
PEMBINAAN CAMAT - Bupati Fadia Arafiq memberi pembinaan kepada camat se-Kota Santri.

Mampu Petakan Potensi Desa

Camat di Kabupaten Pekalongan diminta turun ke desa untuk memetakan potensi desa. Ditunjang digitalisasi desa, potensi itu bisa dipasarkan lebih luas, sehingga pendapatan desa kian meningkat.

Penekanan itu disampaikan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq dalam pembinaan camat dan pengenalan program desa digital dan optimalisasi penyelenggaraan data terpadu kesejahteraan sosial dengan menghadirkan tim dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, Kamis (5/8/2021) sore, di Aula Lantai 1 Setda.

Pembinaan itu dipimpin langsung Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, dan diikuti oleh para camat se-Kabupaten Pekalongan. Tampak hadir pula dari OPD terkait, di antaranya Kepala Bappeda M Yulian Akbar, Inspektur Ali Reza, dan Kepala Dinsos Rachmawati.

Bupati Fadia menyampaikan, acara pembinaan camat dan pengenalan program desa digital dan optimalisasi penyelenggaraan data terpadu kesejahteraan sosial di Kabupaten Pekalongan tahun 2021 itu guna mengoptimalkan pelayanan kesejahteraan sosial melalui penguatan data berbasis partisipasi masyarakat dan pengembangan desa digital. Menurut Fadia, digitalisasi desa sangat tepat dalam memasarkan potensi desa sampai ke tingkat nasional, bahkan mancanegara. Untuk itu, ia meminta camat turun ke desanya masing-masing dan melihat potensi di desanya.

“Camat harus bisa mapping potensi di desanya. Kalau potensi desa/pariwisata kita lebih dikenal, ini akan membuat PAD kita bertambah. Jika potensi yang ada kita populerkan secara digital maka akan menarik perhatian dari nasional bahkan manca,” tandas Fadia.

Bupati menyampaikan beberapa poin penting. Di antaranya terkait data DTKS. Ia meminta Dinas Sosial segera membuatkan tim, serta kepala dinsos beserta camat turun melihat secara langsung, mana yang berhak mendapat bantuan dari pemerintah.

Selain itu, pemda akan terapkan mekanisme bagi penerima bantuan sosial rumahnya akan ditandai. Poin lainnya yaitu optimalisasi verifikasi dan validasi secara berkala dengan melibatkan Babinkamtibmas, Babinsa, TKSK, tokoh masyarakat, agar data yang diusulkan sesuai dan tepat sasaran.

Sementara itu, Pj Sekda Budi Santoso, menyampaikan, data desa yang terakhir dikenalkan ada desa tertinggal, desa berkembang, dan desa mandiri.

“Prinsip, dari tiga kategori itu desa tertinggal kita masih 26% lebih. Dari desa yang ada ternyata 51%-nya desa berkembang. Sedangkan desa mandiri itu hanya 4% persennya,“ jelas Sekda.

Budi Santoso menjelaskan, prinsip yang persepsinya harus disamakan, bahwa data DTKS adalah data paten 40% jumlah penduduk yang masih standarnya terbawah. Itu sebagai jaring pengaman sosial yang nantinya yang miskin bisa naik ke prasejahtera, sejahtera, sampai menuju ke kemandirian atau kesejahteraan.

“Dari sisi itu, bantuan sosial itu bukan berarti bantuan yang hanya diberikan untuk masyarakat miskin, tetapi adalah jejaring pengaman yang 40%-nya penduduk kita itu agar tidak jatuh pada saat ada di level 40% itu. Maka sangat beda konsepnya dengan pengentasan kemiskinan,” tambahnya.

Oleh karena itu, lanjut Sekda, persepsi inilah yang harus dibangun, termasuk para pengampu kebijakan bahwa pasti 40% penduduk itu akan terjadi inklusif eror apabila dikaitkan dengan data kemiskinan. (had)