Banyak Proyek yang Belum Dilaksanakan

oleh -
MOU - Pemkab Pekalongan bersama Kejaksaan Negeri teken MoU Kerjasama untuk ikut membangun Kota Santri.

Padahal Waktu Tinggal 5 Bulan, Pemkab Gandeng Kejari untuk Mengawasi

Hingga kini masih banyak proyek di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun di Kecamatan yang belum dilaksanakan. Padahal tahun anggaran tahun 2021 tinggal 5 bulan lagi. Atas kondisi tersebut, Bupati Pekalongan memerintahkan seluruh OPD agar segera melaksanakan proyek-proyek yang belum dilaksanakan.

Sebagai bentuk kehati-hatian, Pemkab Pekalongan menggandeng Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Pekalongan untuk ikut mengawasi dan memberikan masukan sehinggsa dalam pelaksanaan bisa berjalan sesuai dengan aturan.

Untuk memperkuat kerja sama, dilakukan kesepakatan (MoU) antara Pemkab Pekalongan dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan dengan ditandatangani langsung Bupati Pekalongan Fadia Arafiq dan Kepala Kejari Kabupaten Pekalongan Abun Hasbullah Syambas, di Aula Lantai I Setda, Kamis (5/8/2021).

Hadir pada penandatangan MoU Pj Sekda Budi Santoso, para asisten, kepala OPD, kabag, kepala kantor, camat se Kabupaten Pekalongan.

Pada kesempatan itu, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq menyampaikan bahwa dirinya mengumpulkan seluruh asisten, OPD dan Camat karena waktu anggaran 2021 tinggal lima bulan, dan itu bukan waktu panjang.

“Saya lihat beberapa kegiatan yang belum terlaksana. Artinya harus jadi perhatian kita semua. Masuknya keluarga besar Kejaksaan ini menjadi satu kesatuan dengan kita, menjadi bagian dalam pembangunan kabupaten Pekalongan,” terangnya.

Bupati yakin pembangunan di Kabupaten Pekalongan bisa terlaksana secara maksimal. Apalagi visi misi Pemkab dengan kejaksaan maupun polres sama.

Pada kesempatan itu Bupati juga menekankan poin penting yakni memastikan terjadinya percepatan pembangunan dan serapan anggaran dalam kurun waktu yang tersisa.

“Dari data terlihat lampu kuning, ini merupakan peringatan bagi kita untuk segera melaksanakan semua kegiatan baik yang ditenderkan maupun yang tidak. Saya minta para kepala OPD masukkan semua pelaksanaan hasil pengadaan barang/jasa agar tepat waktu, tepat mutu dan taat azas,” tandasnya.

Senada diungkapkan Pj Sekda Budi Santoso. Kata dia, penandatangan kesepakatan MoU antara Pemerintahan Kabupaten Pekalongan dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan sekaligus mencoba harmonisasi dan kolaborasi pelaksanaan APBD kabupaten Pekalongan tahun 2021 dan selanjutnya.

“Hadirnya Bupati dan Kajari ini, harapannya kita mendapat pencerahan bersama dari sisi kegiatan APBD yang belum bisa kita laksanakan maupun yang telah dilaksanakan maupun sudah dalam kontrak pekerjaan, maka perlu dorongan kita bersama dan harapan itu nanti kita wujudkan dengan kerja keras kita yang masih sisa 5 bulan ini,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan Abun Hasbullah Syambas dalam pengarahannya menyatakan pihaknya mendukung penuh kebijakan terkait penanganan covid 19 dan pemulihan ekonomi nasional sesuai dengan ketentuan.

“Kami disini untuk sama sama membangun kabupaten Pekalongan. Kita sama sama mengawal.Intinya kita harus bersinergi membangun supaya penyerapan anggaran itu kalau bisa 100 persen,” tandasnya. (yon)