Peran Trantib Kelurahan Dimaksimalkan dalam Penegakan PPKM

by

KOTA – Trantib tingkat kelurahan akan dilibatkan dalam rangka penegakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Mereka dinilai memiliki kedekatan kepada warga setempat sehingga dibutuhkan untuk turut melakukan edukasi, sosialisasi dan pengawasan penerapan PPKM di tingkat kelurahan.

Untuk mempersiapkan keterlibatan trantib kelurahan, Satpol PP Kota Pekalongan memberikan pengarahan dalam kegiatan yang dilaksanakan Rabu (21/7/2021) di Ruang Amarta. Dalam kegiatan itu, hadir sebagai peserta yakni kasi trantib dari 27 kelurahan di Kota Pekalongan.

Kepala Satpol PP, Sri Budi Santoso mengatakan, dalam kegiatan itu pihaknya mengumpulkan kasi trantib dalam rangka melakukan koordinasi untuk pengawasan penerapan PPKM di tingkat bawah. “Trantib di tingkat kelurahan bisa memainkan peran yang lebih strategis bersama instansi lain untuk melakukan edukasi, pengawasan dan sosialisasi terkait kebijakan PPKM,” tutur Sri Budi dalam pengarahanya.

Dia menjelaskan, dalam kebijakan PPKM terdapat beberapa pembatasan sehingga bisa memunculkan miskomunikasi. Untuk itu perlu terus dilakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. “Kebijakan ini dilakukan dalam rangka mengendalikan kasus Covid-19 yang terus naik tajam. Sehingga memang pembatasan perlu dilakukan,” jelasnya.

Untuk memberikan pemahaman tersebut, peran aktif kelurahan sangat dibutuhkan karena dinilai menjadi kepanjangan tangan pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat. Dengan begitu, komunikasi yang dilakukan akan lebih mudah karena setiap hari lebih sering berinteraksi dengan warga di bawah.