Diungkap Anggota Dewan, Vaksin yang Terpakai Belum 50 Persen, Sisanya Menumpuk Entah di Mana

by
Tangkapan layar petugas di Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng, menurunkan box berisi vaksin COVID-19 AstraZeneca sumbangan negara Jepang dari bagasi pesawat di Tangerang, Banten, Kamis (1/7/2021). (ANTARA/Andi Firdaus)

Sekretaris Fraksi PPP DPR RI Achmad Baidowi mendorong pemerintah melakukan percepatan vaksinasi Covid-19. Sebab, mayoritas dari total vaksin yang masuk ke Indonesia belum terpakai.

Menurut Baidowi, vaksin Covid-19 yang sudah masuk ke Indonesia sebanyak 137 juta dosis, tetapi berdasar data yang ada, baru 54 juta dosis yang telah digunakan.

“Artinya belum 50 persen, sisa dosis yang ada masih menumpuk entah di mana?” ucap Baidowi dalam keterangan di Jakarta, seperti dilansir jpnn.com, Minggu (18/7).

Untuk itu ketua DPP PPP itu meminta pemerintah mencari solusi agar percepatan vaksinasi Covid-19 bisa terwujud. Apalagi banyak daerah mengalami kehabisan stok vaksin.

“Ini menunjukkan fakta yang kontradiktif. Masyarakat membutuhkan vaksin, sementara stok vaksin yang ada justru menumpuk tidak terserap,” tutur politikus yang akrab disapa dengan panggilan Awiek itu.

Wakil rakyat dari Dapil XI Jawa Timur itu juga menyinggung target 1 juta vaksinasi Covid-19 per hari yang ternyata tidak berjalan mulus akibat sejumlah kendala.

Beberapa di antaranya, seperti jumlah nakes dan sukarelawan vaksinator yang tidak memadai, pola distribusi, hingga birokrasi yang ribet.

Pada satu sisi. katanya, terdapat penolakan vaksin dari masyarakat akibat terpengaruh informasi hoaks.

“Maka dar untuk itu pemerintah harus mencari terobosan, yakni melibatkan tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, akademisi, dan pejabat untuk menyosialisasikan informasi yang benar tentang vaksin,” tuturnya.

Wakil ketua Baleg DPR RI itu menilai pelibatan TNI-Polri dalam vaksinasi Covid-19 sudah bagus dan akan lebih massif jika ada pelibatan kelompok-kelompok masyarakat termasuk juga anggota DPR di dapil masing-masing.

“Anggota DPR bisa memfasilitasi masyarakat dalam pelaksanaan vaksinasi, tentunya dengan standar yang ketat termasuk ketersediaan nakesnya,” pungkas Achmad Baidowi. (fat/jpnn)