Hanya Bayar Rp2,5 Juta Dapat Titel S2, Ijazah SMA/SMK Cukup Rp800 Ribu

by
Sindikat ijazah palsu tertangkap polisi. Net

Sindikat pembuat ijazah palsu yang ditawarkan melalui media sosial (medsos) berhasil diungkap Subdit V/Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Timur (Jatim). Setelah diperiksa, para pelaku mengaku perbuatan tersebut dilakukan karena terlilit kebutuhan ekonomi.

“Dari pengakuan para tersangka, hasilnya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi,” ujar Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Gatot Repli Handoko kepada wartawan di Mapolda Jatim di Surabaya, Selasa (22/6).

Ia mengatakan dua tersangka yang diamankan masing-masing berinisial MW, 32 warga Jalan Kesambi Desa Lajing, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan dan BP, 26 warga Jalan Kedinding Lor, Kecamatan Kenjeran, Surabaya.

Di tempat sama, Wadirreskrimsus Polda Jatim AKBP Zulham menjelaskan sejak akhir tahun 2019 dua tersangka menawarkan jasa pembuatan ijazah di media sosial. “Ada sembilan jenis produk yang dibuat kedua pelaku dengan harga yang bervariasi,” katanya.

Untuk ijazah SD dipatok Rp 500 ribu, SMP Rp700 ribu, SMA/SMK Rp800 ribu, ijazah S1 Rp2 juta, dan ijazah S2 Rp2,5 juta.

Sedangkan, untuk dokumen kependudukan berupa KTP sebesar Rp300 ribu, kartu keluarga Rp300 ribu, akta kelahiran Rp250 ribu, dan sertifikat pelatihan satpam Rp500 ribu.

Kedua tersangka, kata dia, sengaja menawarkan ijazah palsu kepada orang yang ingin mendapatkan pekerjaan dengan syarat-syarat tertentu.

“Ada beberapa orang yang sudah kami periksa, dan saat ini masih kami lacak orang-orang yang menggunakan jasa mereka,” kata dia.

Sejak beroperasi tahun 2019, lkata Zulham, keduanya sudah mendapatkan keuntungan Rp86 juta.

“Untuk cara memesan ijazah palsu dari pelaku, korban cukup menelepon tersangka BP. Korban hanya mengirimkan nama dan gelar yang diinginkan dan tidak ada identitas lengkap,” tuturnya.

Akibat perbuatan yang dilakukannya, kedua tersangka dijerat Pasal 35 Jo Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan atau Pasal 263 Jo Pasal 55 KUHP, dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. (antara/jpg)