Dari Industri untuk Pariwisata, Kenapa Tidak!

by
Oleh: Dr. Wihaji. S.Ag. M.Pd. (Bupati Batang)

PANDEMI Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) yang telah berlangsung lebih dari setahun ini memang sukses mengguncang dunia. Dampaknya luar biasa, berbagai sektor mengalami pelemahan terutama menyusul kebijakan protokol pembatasan sosial yang diterapkan berbagai negara untuk mengendalikan persebaran SAR-CoV-2 yang konon pertama muncul di Kota Wuhan, Tiongkok ini. Akibatnya kondisi ekonomi berbagai negara pun mengalami kontraksi hebat, tak terkecuali di Indonesia.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pada kuartal I-2021 kemarin pertumbuhan ekonomi Indonesia masih saja mengalami kontraksi, yakni minus 0,74 persen. Sementara bila dilihat secara kuartalan (q to q), pertumbuhan ekonomi Indonesia terkontraksi 0,96 persen. Pertumbuhan ekonomi yang masih minus pada kuartal I-2021 ini tidak jauh dari angka yang diprediksikan pemerintah, yakni 0,6 persen – 0,9 persen (Kompas.com, 05/05/2021). Kondisi ini memang masih lebih baik dibandingkan tahun pertama pandemi Covid-19 di 2020, di mana secara umum pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang tahun tercatat minus 2,07 persen secara year on year.

Bagaimana dengan Kabupaten Batang? Kondisinya tentu tidak jauh berbeda. Sejak tahun 2016 hingga 2019 tren pertumbuhan ekonomi Kabupaten Batang terus mengalami peningkatan, namun pada 2020 mengalami kontraksi sebesar minus 1,29 persen. Kondisi ini masih lebih baik jika dibandingkan dengaan pertumbuhan ekonomi nasional (minus 2,07 persen) maupun Jawa Tengah (2,65 persen).

Namun demikian, tetap saja pertumbuhan ekonomi yang minus tersebut bisa menggambarkan kondisi riil perekonomian masyarakat dan daerah yang tengah berada di masa sulit. Bagi pemerintah daerah, kesulitan tersebut amat dirasakan setidaknya karena dua aspek. Pertama, adanya kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat yang membuat terjadinya pemangkasan Dana Alokasi Umum (DAU) APBD di tahun anggaran berjalan. Kedua, kebijakan efisiensi juga harus ditindaklanjuti dengan melakukan penataan ulang anggaran daerah (APBD) di mana ada prioritas alokasi untuk penanganan pandemi Covid-19, terutama pada bidang kesehatan dan program perlindungan sosial.

Dampaknya sudah bisa ditebak, bahwa alokasi anggaran untuk bidang-bidang lain pada akhirnya juga mengalami rasionalisasi, dari infrastruktur hingga pariwisata. Di sisi lain, karena kebijakan protokol pembatasan sosial yang diberlakukan demi menghambat laju Covid-19 juga membuat target sejumlah bidang terpaksa diturunkan. Salah satunya yang terkait dengan aktivitas pariwisata.

Dalam bidang pariwisata ini, Pemerintah Kabupaten Batang bahkan terpaksa menurunkan target indikator-indikator yang sebelumnya ditetapkan dalam Rencana Jangka Menengah Pembangunan Daerah (RPJMD) 2017-2022. Target “Visit Batang Year 2022: Heaven of Asia” sepertinya menuntut kerja lebih keras dan cerdas, karena target kunjungan wisata pada 2022 bisa jadi akan lebih berat direalisasikan. Dengan kondisi pandemi Covid-19 yang belum tahu kapan berakhirnya, terlebih saat tren kasusnya sedang melonjak seperti saat ini, aktivitas pariwisata pastilah sangat terdampak, baik dari angka kunjungan maupun kontribusinya bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Apalagi, target kunjungan wisata tahun 2022 juga mencantumkan indikator kunjungan wisatawan mancanegara. Lalu bagaimana langkah pemerintah daerah menghadapi situasi sulit ini? Kebijakan dan program alternatif apa yang bisa dilakukan untuk menembus tembok pandemi ini?