Bupati – Dewan Tanggapi Polemik ABT

by
SAMBUTAN - Bupati Wihaji saat memberikan sambutan daalam acaaraa pelantikan PPDRI Kabupaten Batang di pendopo kabupaten, kemarin.

*Cari Kepastian, Pemkab Surati Kemen ATR

BATANG – Bupati Batang, Wihaji, angkat bicara terkait adanya keluhan dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengenai larangan pemanfaatan air bawah tanah (ABT) yang diatur dalam Perda Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Pasal 128 huruf i.

Apindo menilai Perda berisi larangan pemanfaatan ABT untuk industri atau kawasan peruntukan industri itu akan menimbulkan dampak yang cukup luas, dengan berhentinya operasional perusahaan hingga pengurangan tenaga kerja.

Bupati Wihaji mengatakan, bahwa Pemkab Batang kini masih melakukan kajian terhadap Perda yang melarang pemanfaatan ABT tersebut. “Kita lagi carikan jalan keluarnya, karena Perda Provinsi Jateng memperbolehkan penggunaan ABT dengan syarat tertentu. Oleh karena itu, kita layangkan surat ke Kementerian ATR BPN untuk bisa melakukan revisi,” katanya, kemarin.

Ia menjelaskan, dasar revisi adalah Perda Provinsi Jateng yang justru memperbolehkan pemanfaatan ABT dengan syarat tertentu. Namun, kendalanya adalah Perda RTRW itu baru dapat dilakukan revisi minimal lima tahun sejak disahkan.

Di sisi lain, pihaknya sudah meminta pendapat hukum dari Kejari Batang untuk pemanfaatan ABT bagi industri. “Saya minta pengusaha atau industri yang tergabung dalam Apindo untuk tetap tenang, semua permasalahan pasti ada jalan keluar,” tukasnya.