Kuatkan Sistem, Pemkab Pekalongan Tangkal Korupsi

by -
RAPAT - Pemkab Pekalongan menggelar Rapat Monitoring Center Prevention (MCP) Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2021 di Aula lantai 1 Setda, Kamis (17/6/2021).

KAJEN – Guna mencegah terjadinya praktik KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), Pemkab Pekalongan telah melakukan penguatan dua sistem pencegahan. Hal tersebut dikatakan Bupati Pekalongan Asip Kholbihi, saat menghadiri Rapat Monitoring Center Prevention (MCP) Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2021 di Aula lantai 1 Setda, Kamis (17/6/2021).

Yang pertama, lanjut Bupati, dengan melakukan penguatan pada pembangunan sistem. Kedua adalah langkah-langkah terbaik dalam tata kelola pemerintahan, sehingga bisa mengurangi risiko yang berportensi terjadinya korupsi serta dapat mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

‘’Karena kita punya komitmen bahwa seluruh tata kelola pemerintahan Kabupaten Pekalongan ini berjalan dengan baik,’’ ungkapnya.

Asip melanjutkan, penguatan sistem ini harus didorong terus sehingga bisa berkembang, perbaikan sistem harus segera dilakukan, dimana sistem yang lama agar bisa mengikuti perkembangan jaman supaya bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat sehingga tercipta sebuah transparansi.

‘’Dengan penguatan sistem dan tata kelola pemerintahan yang baik, maka transparansi dan keamanan terhindar dari praktik KKN bisa tercapai di pemerintahan Kabupaten Pekalongan,’’ kata Bupati.

Dikatakannya, selain menjalankan dua penguatan sistem supaya terhindar dari praktik korupsi, Pemerintah Kabupaten Pekalongan juga harus menjalankan mandat dari masyarakat dengan mencontoh dari teori Imam Ghazali. Yakni manusia itu diberi fitrah atau ilham dari Allah untuk bisa melakukan kebaikan. Karena baik itu, lanjut Bupati, memang ada fitrah yang diberikan oleh Allah kepada manusia.

“Jadi melakukan kebaikan bukan karena adanya faktor eksternal melainkan kita baik karena datang dari diri kita sendiri sebagai anugerah yang diberikan oleh Allah SWT. Marilah kita menebar kebaikan dan melaksanakan kebaikan dalam menjalankan roda pemerintahan di Kabupaten Pekalongan atas dasar memang kita ini ingin menjadi baik. Karena kalau kita ini baik, maka energi kebaikan kita itu akan menyebar ke masyarakat Kabupaten Pekalongan, sehingga menjadi masyarakat yang baik, menjadi masyarakat yang bertanggung jawab, sehingga kita bisa terhindar dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Baik hukum syariat maupun hukum positif kita,’’ jelasnya.

Bupati mengungkapkan, untuk managemen aset daerah di Kabupaten Pekalongan sudah lumayan bagus. Tata kelola dana desa juga sudah cukup baik. Karena menurutnya pada tahun 2020 ini Kabupaten Pekalongan zero problem, tidak ada kepala desa yang terlibat masalah dengan dana desa seperti pada tahun 2018.

‘’Kemudian yang paling penting lagi yang perlu kami sampaikan , bahwa intervensi sampai pada tahun ini progresnya sudah lumayan. Kemudian untuk mendukung program aksi cegah korupsi kami juga sudah melakukan penguatan intervensi pada area peningkatan pendapatan daerah,’’ ungkapnya.

Adapun untuk kendala yang biasa dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan terkait LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah), dalam hal pengelolaan dan managemen aset sudah dapat diatasi. Dimana menurutnya, hal tersebut sudah dibuktikan dengan diperolehnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Kantor Perwakilan Jawa Tengan sebanyak enam kali berturut-turut.

‘’Konsolidasi masalah aset menjadi masalah terus saat kita diperiksa oleh BPK, dan Alhamdulilah kurang lebih enam kali berturut-turut kita mendapatkan opini WTP dari BPK RI yang menandakan LKPD kita sudah baik,’’ pungkasnya.