BMPS Minta Guru PPPK Tak Ditarik

by
AUDIENS - Pengurus BMPS Kota Pekalongan beraudiensi dengan ketua DPRD dan Komisi C, Kamis (10/6/2021).

KOTA – Pengurus Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Pekalongan menggelar audiensi dengan ketua DPRD dan Komisi C, Kamis (10/6/2021). Dalam audiensi tersebut, sejumlah usulan disampaikan pengurus BMPS. Mulai dari pemberian bantuan untuk mengikuti diklat Nomor Registrasi Kepala Sekolah (NRKS) hingga permintaan agar guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang ada di sekolah swasta tak ditarik.

“Terkait guru dengan status PPPK di sekolah swasta ada beberapa yang ditarik ke sekolah lain. Harapan kami agar ketika guru dari status sebelumnya kemudian menjadi PPPK untuk tidak dipindah. Karena sebenarnya yang terjadi adalah perubahan status bukan perubahan tempat bekerja,” tutur Ketua BMPS, Masrukhin.

Mengenai NRKS, dia melihat bahwa biaya yang harus dikeluarkan oleh kepala sekolah cukup besar yakni mencapai Rp 10 juta per orang untuk sekali diklat hingga lulus mendapatkan NRKS. “Ini kami berharap agar biasa dibantu karena biaya bisa memberatkan kepala sekolah,” tambahnya.

Dia juga mengucapkan terima kasih karena sebelumnya dari Komisi C DPRD sudah berkomitmen untuk mendorong Dinas Pendidikan bisa turut membantu biaya diklat untuk mendapatkan NRKS bagi kepala sekolah swasta.

Usulan yang sama disampaikan pengurus BMPS, Machmud Masjkur. Dia mengatakan, kepala sekolah yang tidak memiliki NRKS maka beresiko tidak bisa menandatangani ijazah dan tidak mendapatkan BOS. “Sehingga banyak sekolah yang nantinya kepalanya tidak diakui jika tidak memiliki NRKS,” katanya.