Larangan Penggunaan Sumur Dalam Akan “Diperlunak”

by
A Handy Hakim, Kepala DLH Batang

*DLH, Bapelitbang dan DPUPR Gagas Revisi Klausal Larangan

BATANG – Polemik penggunaan sumur dalam bagi industri di Kabupaten Batang masih terus bergulir. Terbaru, Pemerintah Kabupaten Batang mewacanakan adanya revisi pada peraturan daerah terkait pemanfaatan air bawah tanah.

“Perda nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2019-2039 pasal 128 i akan kami rubah,” ujar Kepala DLH Kabupaten Batang, A Handy Hakim, kemarin.

Pasal tersebut melarang pemanfaatan air bawah tanah untuk kawasan industri dan di kawasan peruntukan industri.

Handy mengakui, bahwa ada yang terlewatkan pada pasal 128 i tersebut. Oleh karena itu, DLH mengusulkan adanya perubahan pada pasal tersebut.

“Kami bersama Bapelitbang, DPU PR sudah berupaya merevisi Pasal 128 i. Sehingga bunyinya bukan dilarang, tetapi dilaksanakan secara bersyarat dan terbatas,” ungkap Handy.

Dijelaskan Handy, klausal bersyarat dimaksud ialah wilayah industri yang masuk dalam cekungan air tanah (CAT) dan tidak mengganggu lingkungan sekitar.