Nasional

PKS Protes Dua Menteri Golkar

PKS Protes Dua Menteri Golkar

MENTERI – Menteri Sosial Idrus Marham (kiri) berjabat tangan dengan Ketua Umum Partai Golongan Karya sekaligus Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto (kanan) usai pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/1).
ANTARA

*Rangkap Jabatan di Partai dan Kabinet

JAKARTA – Dua pengurus DPP Partai Golkar yang menduduki posisi menteri mendapat kritikan dari elite Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Mereka mempersoalkan komitmen Presiden Joko Widodo dan Partai Golkar yang pernah berjanji tidak menerapkan rangkap jabatan di partai dan kabinet.

Kritikan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Majelis Syura PKS Hidayat Nur Wahid di gedung parlemen, Jakarta, kemarin (23/1). PKS menilai ada kontradiksi terkait dengan posisi Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang juga menjabat menteri perindustrian. Ada pula Ketua DPP Idrus Marham yang juga menjabat menteri sosial dengan komitmen politik di masa lalu. “Mungkin beliau mulai mengubah pendapatnya dulu untuk kemudian mengatakan nggak apa-apa rangkap jabatan,” sindir Hidayat.

Dia menyerahkan penilaian situasi itu kepada masyarakat. Namun, Hidayat mengaku khawatir masyarakat akan kehilangan kepercayaan pada demokrasi. Sebab, muncul sikap tidak konsisten terhadap komitmen politik yang sudah dibangun. Ketika itu elite politik yang menjabat menteri diminta mundur dari pengurus harian partai agar bisa berkonsentrasi dalam tugas negara.

“Saya khawatir akan semakin banyak yang golput, mungkin akan makin banyak yang tidak percaya dengan demokrasi, akan memilih jalan anarkistis, dan radikalisme. Itu semuanya harus kita hindari,” kata wakil ketua MPR tersebut.

Sementara itu, Partai Golkar menganggap rangkap jabatan dua pengurusnya tidak akan memengaruhi kinerja sebagai menteri. Ketua DPP Partai Golkar Adies Kadir menyatakan, para kader Golkar selalu berkomitmen penuh dalam menjalankan tugas sebagai menteri meski tetap melaksanakan tugas kepartaian. “Kita lihat saja Bang Idrus sudah beberapa hari ini ke sana-kemari. Sudah ke Asmat, kemarin ke Palembang, ini hari ke mana lagi, kan sudah berkeliling. Berarti kan tidak ada yang mengganggu kinerja beliau,” ucap Adies.

Menurut dia, DPP Partai Golkar juga memiliki kader yang siap mendukung kinerja para pengurus partai yang menjadi menteri. Adies menilai hal itu tidak perlu dipersoalkan selama para menteri yang rangkap jabatan menunjukkan kinerja baik. “Saya pikir ini klir, selama user-nya, yakni Presiden Jokowi, tidak ada masalah dan tidak terganggu oleh hal tersebut,” jelasnya.

Tak Perlu Dipersoalkan

Terpisah, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menilai, tidak perlu mempersoalkan langkah Presiden Joko Widodo membolehkan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto rangkap jabatan. Seperti diketahui, kini Airangga juga menjabat sebagai ketua umum DPP Partai Golkar.

“Saya kira tidak perlu mempersoalkan posisi sekarang ada rangkap jabatan menteri dan pimpinan parpol,” ujar Tjahjo di Jakarta, Selasa (23/1).

Menurut pria yang melepas jabatan sekretaris jenderal PDIP ketika ditunjuk jadi menteri ini, pernyataan presiden sudah cukup arif.

Apalagi jika melihat jalannya pemerintahan saat ini. Di mana secara politik hanya tinggal satu tahun lagi. Karena awal 2019 sudah masuk tahapan kampanye Pemilu 2019.

“Perlu waktu minimal enam bulan untuk memahami fungsi tugas seorang menteri baru, yang pasti perlu adaptasi,” ucapnya.

Tjahjo menilai, jika waktu untuk adaptasi sudah habis enam bulan. Maka praktis, hanya enam bulan waktu bagi menteri baru untuk bekerja secara optimal.

Hal tersebut tentu tidak efektif. Apalagi harus mengikuti ritme kerja presiden dan wakil presiden yang bergerak begitu cepat.

“Kecuali ada menteri/setingkat menteri yang berhalangan tetap atau mengundurkan diri, maka presiden terpaksa menggantinya. Saya sebagai menteri ya harus taat pada instruksi presiden,” pungkas Tjahjo. (jpg/jpnn)

Facebook Comments