Ingat, KKS Tidak Boleh Dijaminkan ke Rentenir

by
SERAHKAN - Camat Gemuh M Fatoni secara simbolis menyerahkan buku tabungan dan KKS kepada peserta.

*Yang Melanggar Akan Dikeluarkan

KENDAL – Gerakan Pegang Kartu Kesejahteraan Sosial (KKS) sendiri oleh Kelurga Penerima Manfaat (KPM) bantuan sosial dari pemerintah baik dari Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kini tengah gencar disosialisasikan agar tak disalahgunakan. Bahkan bagi KPM yang menjaminkan KKS nya ke rentenir atau penjamin lainnya maka akan mendapatkan sanksi tegas yaitu berupa pencoretan atau dikeluarkan dari penerima manfaat bansos tersebut.

“Jangan coba-coba jaminkan KKS ke rentenir atau pemnjamin lainya, kalau tidak ingin dicoret atau dikelurakan dari daftar penerima bantuan sosial. KKS harus di tangan KPM, jangan dibawakan ke orang lain apalagi ketua kelompoknya,” kata Kordinator PKH Kabupaten Kendal, Tri Rahayu Kinanti, saat dikonfirmasi Radar Pekalongan, Rabu (26/5/2021).

Pihaknya bersama dengan pendamping PKH gencar mensosialisasikan gerakan pegang KKS sendiri oleh KPM bersamaan dengan penyaluran buku tabungan dan KKS kepada penerima dan sosialisasi bantuan PKH dan BPNT. Seperti belum lama ini dilakukan di Kecamatan Kendal dan Kecamatan Gemuh.

“Dan kami akan tegas apabila ada KKS yang dibuat menjadi jaminan ke rentenir. Tidak akan mendapatkan toleransi lagi,” jelasnya.

Dari data yang diperbaharui hingga 5 Mei 2021, penerima manfaat bansos di Kendal sebanyak 40.363 KPM.