UMKM Batang Dipersiapkan Jadi Supplay Chain Industri Besar di KITB

by
Direktur PTPN IX Tio Handoko dan Bupati Batang menandatangani MoU terkait pemanfaatan lahan seluas 25 hektar di KITB. Istimewa

BATANG – Rencana pembangunan rest area dengan konsep Transit Oriented Development (TOD) di KM 369 Tol Semarang Batang masuk wilayah Desa Ketanggang, Kecamatan Gringsing ‘gagal’ dilakukan.

Pasalnya, lahan yang berada di kawasan PTPN IX itu kini masuk dalam kawasan pembangunan Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) yang merupakan salah satu proyek strategi nasional.

“Pada awal-awalnya, sekitar tiga tahun lalu Pemkab Batang dan PTPN IX akan bekerjasama untuk membangun TOD yang berada di KM 369 tol Batang-Semarang. Namun seiring berjalannya dan setelah melalui perjuangan yang keras, lahan tersebut kini dipergunakan untuk KITB, bahkan kini sudah keluar Perpres 109 yang menjadikan kawasan tersebut masuk PSN,” ungkap Bupati Batang, Wihaji usai penandatangan MoU pemanfaaran lahan Pemkab dengan PT PN IX di Aula Kantor, Selasa (11/05/2021).

Bupati Wihaji menjelaskan, awalnya Pemkab Batang dan PTPN IX melakukan kerjasama untuk pemanfaatan lahan seluas 150 hektar untuk pembangunan TOD. Namun dengan berbagai potensi yang ada, lahan tersebut berkembang pemanfaatan untuk KITB, dengan luasan mencapai 4.300 hektar. Bahkan digadang-gadang akan menjadi kawasan industri terbesar di Asia Tengga.

“Karena perubahan pemanfaatan lahan itulah, maka kita menindaklanjutinya dengan memperpanjang MoU yang secara substansi TOD tetap masuk dalam KITB, namun ada perubahan konsep. Jika dulunya TOD adalah rest area dengan konsep wisata yang menampung UMKM Batang, maka kini berubah menjadi Pusat Kegiatan Kabupaten (PKK) dengan luasan 25 hektar,” jelas Wihaji.

Nantinya PKK tersebut akan fokus pada Supply Chain Management (SCM) bagi industri- induatri besar dari Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Batang. Selain itu, pihak pemkab juga meminta PTPN IX agar bisa menggunakan Raw Material mulai dari pasir, batu hingga tanah di lahan tersebut.

“Pemanfaatan itu pun harus menggunakan tenaga dari Kabupaten Batang. Kerjasama ini akan ada simbiolis mutualisme yang saling memanfaatkan untuk kebaikan NKRI. Jadi nantinya masyarakat Batang bisa benar-benar bisa merasakan manfaat dari keberadaan KITB,” beber Bupati.

Sementara itu, Direktur PT PN IX Tio Handoko mengatakan kerjasama koorporasi yang harmonis dengan Pemkab Batang akan ada keuntungan bersama karena ada ekosistem bisnis yang hidup. Nantinya lahan seluas 25 hektare yang dikelola oleh Pemkab itu untuk mensupport supplay chain dan ekosisiten bisnis atau tennant raksasa.

“Kami minta UMKM yang bakal menempati di PKK harus betul – betul bisa menjadi partner dari tenant – tenant atau perusahaan besar di KITB. UMKM bukan saja hanya menjual kripik dan lainya, tapi ada yang lebih bagus dari itu yakni ikut mengikuti irama industri yang ada disana,” pinta Tio Handoko.

Untuk mendukung hal tersebut, UMKM Batang yang akan masuk ke PKK harus mempersiapkan mutu dan kualifikasinya. Tujuanya agar mendapatkan kepercayaan sebagai supplay chain dari perusahaan yang ada di KITB.

“Setelah adanya kerjasama ini, maka kami akan mulai melakukan seleksi dan mempersiapkan dengan baik dengan profesionalisme UMKM. Mengingat nantinya UMKM tersebut akan menjadi supplay chain untuk tenant seperti KCC, LG Chem, dan industri lainya. Sedangkan untuk peluang yang bisa diambil diantaranya packaging dan industri kimia dasar untuk kebutuhan KCC, dan LG Chem dan perusahaan lainnya,” tandas Tio Handoko. (don)