Buka Posko Aduan THR

by
POSKO THR - DPM PTSP dan Naker membuka posko pengaduan THR.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPM PTSP) Kabupaten Pekalongan membuka posko pengaduan tunjangan hari raya (THR). Hingga kemarin, belum ada perusahaan yang mengajukan penundaan atau tidak bisa membayar THR.

Kepala DPM PTSP dan Naker Edi Herijanto, mengatakan, pada H-7 Hari Raya Idul Fitri 2021 perusahaan wajib memberi THR untuk para pekerja. Apabila perusahaan tidak mampu membayar THR, lakukan musyawarah dengan pekerja.

“Kami membuka posko pengaduan THR di DPM PTSP dan Naker. Hingga saat ini belum ada pengaduan,” kata dia.

Disebutkan, sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan pada Bab II, disebutkan besaran THR untuk pekerja yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih diberikan sebesar satu bulan upah. Pekerja yang mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 bulan, diberikan secara proporsional sesuai masa kerja.

Upah satu bulan itu terdiri atas komponen upah tanpa tunjangan yang merupakan upah bersih, atau upah pokok termasuk tunjangan tetap.

“Pengusaha yang terlambat membayar THR bisa dikenai denda sebesar 5 persen dari total THR yang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu kewajiban pengusaha untuk membayar,” ujar dia. (had)