Pemkot Diminta Susun Manajemen Risiko

by
PAPARAN - Ketua DPRD Kota Pekalongan, M Azmi Basyir, saat menyampaikan paparan terkait pokok-pokok pikiran DPRD dalam kegiatan Musrenbang RPJMD.

*Tangani Banjir Rob

KOTA – DPRD Kota Pekalongan meminta Pemkot untuk melakukan manajemen risiko dalam rangka penanganan bencana banjir rob yang masih terus terjadi. Hal itu disampaikan Ketua DPRD Kota Pekalongan, M Azmi Basyir saat memaparkan pokok-pokok pikiran DPRD dalam kegiatan Musrenbang RPJMD, Rabu (28/4/2021).

Azmi mengatakan, terdapat lima tahapan manajemen risiko yang diusulkan DPRD agar dapat dilakukan Pemkot Pekalongan. Yang pertama yaitu dilakukan kajian akademik untuk mengetahui kondisi umum terhadap banjir rob yang terjadi. Kemudian yang kedua, melakukan monitoring deteksi dini atau early warning system di titik rawan banjir rob sehingga penanganan bisa dilakukan dengan baik.

“Yang ketiga, membuat peta bahaya risiko di mana saja persebaran wilayah banjir rob dan juga tingkat kecepatan penurunan tanah. Lokasi tersebut kemudian menjadi prioritas utama dalam perencanaan. Sehingga ada gambaran jelas prioritas mana saja yang harus ditangani dan di mana potensi penurunan tanah yang besar. Sehingga lokasi itu juga bisa menjadi sasaran utama dalam pemberian bantuan,” jelasnya.

Tahapan keempat, lanjut Azmi, melakukan mitigasi dan adaptasi jangka pendek. DPRD mengapresiasi karena dalam dokumen RPJMD ada perhatian dari Pemkot dalam mitigasi bencana. Juga sudah adanya tanggul di Panjang Baru yang sempat menjadi solusi awal namun kini menjadi masalah baru.

“Karena saat banjir tahun 2020, terjadi genangan yang tidak bisa kering dalam waktu yang lama. Sehingga dalam penerimaan bantuan dari APBN, DPRD mengusulkan harus ada sinergitas dengan program-program yang sudah disusun dalam RPJMD atau RKPD sehingga nantinya tidak menimbulkan masalah baru. Tapi bisa menciptakan solusi untuk menuntaskan masalah yang ada,” katanya.