SPN Buka Posko Pengaduan THR

by

*Sesuai SE, THR Tak Boleh Dicicil

KOTA – Dalam rangka mengawal Surat Edaran (SE) Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2021 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, DPC SPN Kota Pekalongan membuka posko pengaduan THR. Posko dibuka di Kantor DPC SPN mulai Senin (19/4/2021).

“Kami buka posko pengaduan THR misalnya ada pekerja dari luar SPN yang pembayaran THR-nya tidak sesuai dengan ketentuan, maka bisa diadukan di posko DPC SPN. Siapa saja bisa mengadukan ke posko kami jika ada masalah dalam pembayaran THR,” ungkap Sekretaris DPC SPN Kota Pekalongan, Mustakim Atho.

Pihaknya siap memberikan pemahaman terkait aturan, hingga memberikan pendampingan. “Posko pengaduan THR memang rutin kami buka setiap tahun untuk mengawal kawan-kawan buruh dan pekerja yang mendapati masalah dalam pembayaran THR. Untuk tahun ini, aturanya sudah jelas karena Menaker sudah mengeluarkan surat edaran,” tambahnya.

Dalam SE yang diterbitkan, lanjut Mustakim, disebutkan bahwa THR diberikan sesuai ketentuan yang ada yakni berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

Salah satunya terkait besaran THR yakni sebesar satu bulan gaji bagi pekerja yang sudah bekerja selama satu tahun dan proporsional untuk pekerja dengan masa kerja di bawah satu tahun. Serta THR harus dibayarkan penuh tanpa dicicil. “Begitu pula dengan waktu pembayaran THR. Pembayaran harus dilakukan maksimal H-7 Idulfitri,” katanya.

Pihaknya juga telah mengumpulkan seluruh pengurus Pimpinan Serikat Pekerja (PSP) SPN untuk memberikan pembekalan terkait SE dari Menaker. Namun berdasarkan laporan dari PSP, sebagian besar perusahaan sudah menyanggupi untuk membayarkan THR sesuai dengan ketentuan. “Kecuali ada satu perusahaan yang belum. Ini diperlukan bipartit,” tandasnya.(nul)