DPRD Usul Pemkot Biayai Diklat NUKS Swasta

by

KOTA – Ketua Fraksi Pembangunan Nurani DPRD Kota Pekalongan, Mabrur mengusulkan agar diklat bagi guru atau kepala sekolah di lembaga pendidikan swasta agar memiliki Nomor Unik Kepala Sekolah (NUKS) dapat dibiayai oleh Pemkot Pekalongan. Usulan itu disampaikan Mabrur saat menyampaikan interupsi dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Pekalongan, Rabu (7/4/2021).

Mabrur menyatakan, usulan itu berdasarkan masukan dari guru dan sekolah swasta di Kota Pekalongan. Dia mengatakan, biaya pelatihan maupun diklat untuk mendapatkan NUKS cukup besar. Banyak guru atau kepala sekolah di lembaga pendidikan swasta yang tidak mampu jika harus membiayai mandiri.

“Sejauh ini, guru atau kepala sekolah di lembaga pendidikan negeri pembiayaannya ditanggung oleh pemerintah. Namun untuk guru dan kepala sekolah di lembaga pendidikan swasta tidak. Kami minta agar yang swasta juga perlu dibiayai oleh dinas karena kebutuhanya besar,” tutur Mabrur.

Seperti diketahui, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah seluruh kepala sekolah baik negeri maupun swasta harus memiliki NUKS. Jika tidak memiliki NUKS, maka kepala sekolah tak bisa menandatangani ijazah dan juga pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS.

Menurut Mabrur, Pemkot Pekalongan tidak boleh menutup mata bahwa lembaga pendidikan swasta juga turut membantu dalam penyelenggaraan pendidikan di Kota Pekalongan. “Sehingga kami minta kepada Pemkot Pekalongan agar turut memberikan bantuan pembiayaan untuk mengikuti diklat NUKS bagi guru dan kepala sekolah swasta,” katanya.(nul)