Nasib tak jelas, GTKHNK35+ Ngadu ke DPRD

by
AUDIENSI - Sejumlah guru dan tenaga kependidikan honorer melaksanakan adiensi bersama Komisi I dan Komisi IV DPRD Kabupaten Pekalongan.

**Terkait Munculnya Kepres PNS dan adanya PPPK

KAJEN – Sejumlah Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non Kategori 35+ atau disingkat GTKHNK35+ mengadukan nasib mereka ke Komisi I dan Komisi IV DPRD Kabupaten Pekalongan, akhir pekan kemarin. Hal itu menyusul terbitnya Kepres PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Pantauan radar, perwakilan GTKHNK35+ diterima oleh Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Pekalongan, Dodiek Prasetyo, dan Ketua Komisi IV H. Kholis Jazuli dan para Anggotanya di ruang rapat lantai 2 Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan. Dalam acara audiensi tersebut juga dihadiri perwakilan Kemenag, Dindikbud, BKD Diklat Kabupaten Pekalongan.

Pada kesempatan itu Sekretaris GTKHNK35+ Kabupaten Pekalongan, Ali Rozai menyampaikan bahwa permintaan audiensi dengan DPRD Kabupaten Pekalongan mengenai regulasi pemerintah tentang perekrutan PPPK dengan formasi 1 juta. Namun dalam formasi belum menyertakan formasi guru pendidikan agama.

“Untuk itu kami meminta permohonan audiensi bersama DPRD, Dinas Pendidikan, Kemenag, BKD untuk membicarakan permasalahan tersebut, ” ucapnya.

Sementara Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Pekalongan Dodiek Prasetya mendorong dan mendukung keinginan GTKHNK35+ kususnya guru PAI. Meski demikian, regulasi keluarnya aturan dari pemerintah pusat harus dijalankan bersama. Karena di regulasi itu ada beberapa hal menjadi keinginan GTKHNK35+ agar diangkat CPNS sesuai dengan keinginan mereka. Seperti contoh tidak melalui tes seperti dilakukan tahun 2007 yang lalu, akantetapi ini tidak diakomodir oleh regulasi yang mengatur tentang itu karena regulasi bersifat umum disamping PNS ada PPPK aturan PP nomor 49 tahun 2018.

“Jadi seharusnya kita ada cela untuk memberikan penghargaan kepada GTKHNK35+ apalagi mereka sudah mengabdi puluhan tahun untuk mendidik anak kita. Kita berharap bahwa kedepan penerimaan PPPK di Indonesia ini memberikan ruang yang agak longgar kepada guru pengabdian,” katanya.