Partai Demokrat Kota Pekalongan Siapkan Langkah Hukum Jika Ada Pengurus Tandingan

oleh -
SERAHKAN - Jajaran pengurus DPC Partai Demokrat Kota Pekalongan menyerahkan salinan SK dan AD/ART kepada KPU Kota Pekalongan sebagai bukti kepengurusan yang sah. M. AINUL ATHO

KOTA – Jajaran pengurus DPC Partai Demokrat Kota Pekalongan yang dipimpin Asrar SE, mendatangi Kantor KPU untuk beraudiensi sekaligus memberikan bukti legalitas kepengurusan yang sah. Hal itu dilakukan sebagai penegasan bahwa di Kota Pekalongan hanya ada satu kepengurusan Partai Demokrat, yakni dibawah kepemimpinan Ketua DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

“Kedatangan kami di KPU adalah ingin beraudiensi sekaligus menyampaikan bahwa kami adalah kepengurusan Partai Demokrat yang sah karena memiliki legalitas. Kami juga sampaikan ke KPU, jika ada yang mengatasnamakan kepengurusan Partai Demokrat di luar pengurus yang sah, maka itu bukan bagian dari kami,” tutur Ketua DPC Partai Demokrat, Asrar SE yang ditemui usai audiensi.

Bahkan, Partai Demokrat Kota Pekalongan juga akan menyiapkan langkah hukum jika ada oknum yang mengklaim dan mengaku sebagai pengurus Partai Demokrat tandingan. Alasanya, mereka bukan kader maupun pengurus resmi partai karena tidak memiliki legalitas yang sah yakni SK (surat keputusan) dari DPP hasil kongres Mei 2020.

“Kami mengutuk keras dan menolak segala bentuk dari hasil KLB (kongres luar biasa) Moeldoko. Untuk itu jika ada yang mengatasnamakan pengurus Partai Demokrat Kota Pekalongan selain kepengurusan kami, berarti bukan pengurus yang sah atau ilegal dan akan kami bawa ke ranah hukum,” tegasnya.

Sebagai bukti kepengurusan yang sah, dalam kesempatan tersebut pihaknya menyerahkan salinan SK kepengurusan berdasarkan hasil kongres 2020 serta Anggaran Dasar (AD) dan Aggaran Rumah Tangga (ART) yang sudah dilegalisir dan diakui oleh Kemenkumham. ”Itulah yang menjadi dasar kami sehingga kami tegaskan bahwa di Kota Pekalongan hanya ada satu Partai Demokrat, yaitu yang ada di bawah ketua umum AHY,” tegas Asrar.

Sementara Ketua KPU Kota Pekalongan, Rahmi Rosyada Toha memberikan apresiasi kepada pengurus DPC Partai Demokrat yang sudah hadir untuk beraudiensi dan memberikan informasi terkait dinamika yang terjadi di dalam tubuh Partai Demokrat. “Untuk selanjutnya, kami sebagai penyelenggara menerima informasi ini dan akan melaporkanya ke KPU Provinsi Jawa Tengah dan KPU RI,” tuturnya.

Secara normatif, lanjut Rahmi, KPU hanya memegang kepengurusan partai yang struktur dan legalitasnya ada di KPU. “Prinsipnya, secara normatif kepengurusan Partai Demokrat yang struktur dan legalitasnya ada di KPU, itu yang kami pegang. Sampai saat ini juga belum ada pihak lain yang datang ke KPU,” tandasnya.(nul)