Wali Kota Jelaskan Usulan Raperda dalam Rapat Paripurna DPRD

by
JELASKAN - Wali Kota Pekalongan, A Afzan Arslan Djunaid saat memberikan penjelasan dan pengantar tiga Raperda usulan wali kota dalam Rapat Paripurna DPRD, Selasa (9/3/2021).

KOTA – DPRD Kota Pekalongan menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penjelasan Wali Kota tentang tiga Raperda usulan wali kota dalam masa sidang 1 tahun 2021. Rapat Paripurna yang digelar di Ruang Sidang DPRD, Selasa (9/3/2021), dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Pekalongan, M Azmi Basyir.

Setelah membuka dan membacakan pengantar Rapat Paripurna, Ketua DPRD mempersilakan Wali Kota Pekalongan, A Afzan Arslan Djunaid untuk memberikan penjelasan dan pengantar tiga Raperda yang diusulkan. Usai agenda pertama, DPRD melanjutkan rapat internal untuk membentuk panitia khusus yang akan diberi tugas membahas tiga Raperda tersebut.

Sementara dalam penjelasanya, Wali Kota mengatakan bahwa tiga Raperda yang diusulkan yakni yang pertama Raperda tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Raperda kedua yakni tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Raperda ketiga yakni Raperda tentang perubahan keempat atas Perda Nomor 13 Tahun 2011 tentag Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Terkait Raperda pertama, Wali Kota menjelaskan bahwa Raperda tersebut merupakan tindaklanjut dari ketentuan pasal 3 huruf a Permendagri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika bahwa wali kota harus melakukan fasilitasi sehingga pembentukan Raperda tersebut merupakan amanah yang harus dilaksanakan oleh pemerintah Kota Pekalongan.

Raperda kedua tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yakni bahwa dengan SPBE pemerintah diharapkan dapat memberikan layanan kepada masyarakat, pelaku bisnis, perangkat daerah, ASN, dan pihak lain serta mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintah daerah yang terbuka, partisipatif, inovatif dan akuntabel.

Mengenai Raperda ketiga tentang tentang perubahan keempat atas Perda Nomor 13 Tahun 2011 tentag Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Aaf, sapaan wali kota mengatakan bahwa ada beberapa perubahan baik penambahan objek baru dan perubahan tarif.(nul)