PTUN Batalkan SK Pemecatan Pamong Kebonagung

by
GUGATAN - Dua perangkat Desa Kebonagung Kecamatan Kajen menang gugatan PTUN Semarang.

KAJEN – Setelah proses peradilan hampir satu tahun dalam, akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang mengabulkan seluruh gugatan dua perangkat Desa Kebonagung Kecamatan Kajen yang dipecat oleh Kepala Desa (Kades) Kebonagung Kecamatan Kajen. Dalam putusan PTUN hakim menyatakan menyatakan eksepsi tergugat dalam hal ini Kades Kebonagung tidak diterima untuk seluruhnya.

Informasi data yang diperoleh, tertera dalam point pokok sengketa, majelis hakim PTUN mengabulkan gugatan Penggugat dan menyatakan Keputusan Kepala Desa Kebonagung tentang Pemberhentian tetap dengan tidak hormat kepada Budi Raharjo dan Muh Khaerudin yang menjabat sebagai Kepala Dusun dibatalkan. Atas putusan tertanggal 2 dan 9 Februari 2021, mewajibkan Kepala Desa Kebonagung untuk mencabut Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Tetap Dengan Tidak Hormat tertanggal 19 Maret 2020.

Sedangkan Point putusan lain mewajibkan Kepala Desa untuk memulihkan hak penggugat dalam kedudukan harkat dan martabatnya seperti semula sebelum ada keputusan yang disengketakan. Hakim juga menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara selama proses sidang di PTUN Semarang.

Dalam amar putusan, majelis hakim PTUN Semarang memeriksa dan memutus perkata ini secara jelas menyatakan bahwa Kepala Desa Kebonagung dalam menerbitkan keputusan pemberhentian tersebut secara prosedur dan substansi telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Yakni Pasal 26 PERDA Kabupaten Pekalongan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Jo Pasal 39 Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Pada kesempatan itu, Budi Raharjo selaku penggugat menjelaskan, pengajuan gugatan ke PTUN didasari sikap Kepala Desa Kebonagung yang memberhentikan empat perangkat desa tanpa ada persetujuan atau rekomendasi tertulis dari Camat Kajen. Padahal, di dalam peraturan tentang desa, Kepala Desa hanya boleh mengganti atau memberhentikan perangkat desa dengan syarat tertentu.