Desa Tak Sisihkan Anggaran Tangani Covid-19 Disanksi

by
Sekda Kendal, Moh Toha

*Bersifat Wajib, Diambilkan DD yang Diterima

KENDAL – Pemerintah Kabupaten Kendal akan bertindak tegas memberikan sanksi kepada desa-desa yang tidak ada anggaran untuk penanganan Covid-19 di desanya. Pasalnya alokasi anggaran penanganan Covid-19 tersebut bersifat wajib dengan prosesntase besaranya delapan persen dari total nilai anggaran desa yang bersumber dari Dana Desa (DD).

Sekda Kendal, Moh Toha mengatakan, sudah menginstruksikan kepada kepala desa untuk melakukan refocusing anggaran dari DD. Penyediaan anggaran penanganan Covid-19 nantinya, Desa wajib melaporkan ke Pemkab Kendal dalam hal ini melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dispermades) Kendal.

“Besaran anggaran penanganan Covid-19 di masing-masing desa berbeda-beda. Karena antara satu desa dengan desa lainnya, besaran DD nya tidak sama,” katanya, Selasa (16/2/2021).

Toha mengungkapkan, contoh suatu desa menerima DD sebesar Rp 1 miliar. Maka desa tersebut minimal wajib menyediakan anggaran minimal Rp 80 juta. “Jadi tidak bisa ditawar-tawar lagi. Desa harus sisihkan anggaran untuk tangani Covid-19. Jika kurang dari delapan persen, maka desa bisa dikenai sanksi,” ungkapnya.

Toha menjelaskan, keharusan desa menyediakan anggaran untuk penanganan Covid-19 mengacu pada Surat Edaran (SE) Kementerian Keuangan. Yakni SE nomor 2/PK/ 2021 Tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer Ke Daerah dan DD untuk Penanganan Pandemi Covid-19.