Nasional

PDIP Endus Ada Kongkalikong Antara Kemendag Dan Pengimpor Beras

PDIP Endus Ada Kongkalikong Antara Kemendag dan Pengimpor Beras

BAHAS BERAS – Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka menulis slogan tolak impor beras dan save petani Indonesia saat rapat kerja dengan Menteri Perdagangan bersama Dirut Perum Bulog, Kamis (18/1).
CHARLIE/INDOPOS

*KPK dan BPK Diminta Periksa Bulog

JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR RI, Rieke Diah Pitaloka menduga ada permainan dalam impor beras yang dilakukan pada akhir Januari 2018. Padahal, musim panen untuk beras ini terjadi di Maret 2018.

“Musim panen itu bulan Maret. Lalu, dikatakan beras untuk sampai ke sini pertengahan atau akhir Februari 2018. Ini berarti ada yang tidak beres,” katanya, di Komisi VI DPR, Jakarta, Kamis (18/1).

Rieke menjelaskan, impor beras itu tidak semata-mata akan langsung datang dalam satu atau dua hari. Impor beras dibutuhkan proses yang cukup lama hingga dua bulan.

“Kalau kita tentukan impor saat ini, maka beras itu tidak langsung datang saat ini juga. Tapi butuh proses, 1 sampai 2 bulan. Artinya, keluarnya itu Februari, atau Maret atau juga April,” katanya.

Rieke menduga ada kongkalikong antara Kemendag dan pengimpor. Alasannya, impor beras yang datang hanya dalam waktu satu minggu.

“Itu pastinya ada kongkalikong. Tidak mungkin beras tiba-tiba datang setelah dikirimi surat dari Indonesia. Pasti sudah ada beras yang diangkut dekat-dekat ke Indonesia,” tambahnya.

Lebih lanjut, Rieke menambahkan impor beras yang dilakukan ini seolah permintaan PDI Perjuangan. Padahal, lanjutnya, pihaknya juga kaget dengan adanya impor tersebut.

“Kita juga kaget, 10 Januari lalu kita (PDIP) ulang tahun partai. Semuanya datang termasuk juga Presiden. Lalu, 11 Januari dilakukan impor beras. Hal ini seolah-olah permintaan dari PDIP, padahal kita di komisi terkait juga terkaget-kaget dan mungkin bisa disimak nanti bagaimana posisi kita di pertanian seperti apa,” jelas Rieke.

Diperiksa KPK dan BPK

Selain menduga adanya permainan dalam impor beras, Rieke Diah Pitaloka juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memeriksa keuangan Perum Bulog. Menurutnya, perusahaan pelat merah tersebut memiliki banyak kasus, salah satunya impor beras.

“BPK dan KPK perlu untuk masuk dan memeriksa Bulog. Kasus Bulog itu banyak sekali dan rata-rata persoalannya beras. Kasus ini di berbagai regional atau divisi ya,” ungkap Rieke.

Kasus-kasus Bulog antara lain, subsidi beras regional Semarang melakukan penyelewengan pengolahan beras dengan nilai kerugian hingga Rp 6,3 miliar. Kemudian, mantan Kepala Gudang Pulogadung dan Semarang juga melakukan penyelewengan kasus stok opname beras pada Maret 2016 dan Juru Timbang Gudang Bulog Semarang juga korupsi beras Bulog senilai Rp 6 miliar.

“Pada 2017 juga ada beberapa kasus, Bulan Juli itu Kepala Bulog Lahat dan Kepala Gudang Lahat melakukan pengoplosan beras. Selanjutnya, pada 13 Oktober, di Banten juga ada kasus pengoplosan beras. Bahkan, Djarot Kusumayakti, Direktur Utama Bulog dipanggil sebagai saksi untuk kasus suap penambahan kuota gula impor,” jelas Rieke.

Sementara, Bulog juga melakukan akuisisi saham sebesar 70 persen senilai Rp 77 miliar dari pabrik PT Gendis Manis yang memiliki tanggungan kredit kepada Bank BRI dengan nilai Rp 885,4 miliar dan utang yang mencapai Rp 300 miliar.

“Kenapa uang Bulog bukan untuk menyerap pangan petani? Ada apa sebenarnya?” katanya.

Menurutnya, hal ini bukan masalah siapa yang mendapat izin untuk mengimpor beras. Namun, kondisi Bulog yang memiliki banyak masalah keuangan.

“Yang menjadi pakar persoalan adalah apakah diperlukan impor atau tidak,” pungkasnya.

Kendati banyak sorotan, rencana impor beras rupanya tak akan terbendung. Padahal versi para penolak impor beras menyebut stok beras di tanah air melimpah dan masih cukup dalam tempo dua bulan. Selain itu, impor beras tersebut bertepatan dengan momen panen para petani. Rencana impor pun dituding hanya menguntungkan kalangan importir.

Spekulan mengeruk untung di tengah kesulitan yang mencekik masyarakat. Impor beras dari Vietnam dan Thailand itu diklaim tidak cukup punya landasan kuat. Karena itu, impor besar khusus itu harus dibatalkan.

Namun, pemerintah tetap bersikukuh kalau impor beras sebuah keniscayaan. Sebagai tindak lanjut keseriusan itu, Kementerian Perdagangan (Kemendag) menunjuk Perum Bulog untuk melakukan impor. Meski mendapat tentangan keras, impor beras 500 ribu ton, bakal mendarat di pengujung Januari ini.

Ketua Umum Koperasi Pasar Induk Beras Cipinang Zulkifly Rasyid mengambil posisi mendukung pemerintah. Mendukung penuh rencana pemerintah mendaratkan 500 ribu ton beras dari Thailand dan Vietnam. Pasalnya, harga beras terus membengkak. Berdasar harga eceran tertinggi (HET), beras medium ditetapkan sebesar Rp 9.450 per kg. Lalu, harga beras premium bertengger di kisaran Rp 12.800 per kg.

Namun yang tersaji di lapangan, harga berlaku di pasar-pasar bukan berdasar HET. Banderol beras baik medium dan premium terus merangkak naik. Harga beras medium ditransaksikan di levelRp 11 ribu per kg dan premium sekitar Rp 13.500 per kg. “Ini berbahaya kalau tidak segera melakukan impor beras. Harga beras itu bisa mencapai Rp 15 ribu per kg,” tutur Zulkifly, ketika dihubungi di Jakarta, Kamis (18/1).

Zulkifly melanjutkan saat ini para pedagang tengah kelimpungan. Harga beras terus merangkak dipasaran. Betul bilang Zulkifly, pemerintah melakukan operasi pasar (OP). Namun, operasi pasar itu tidak menyelesaikan masalah. Yang paling menjengkelkan, saat operasi digelar, masyarakat disuguhi beras untuk orang miskin (raskin) dengan kualitas di bawah standar. “Masa masyarakat diberi beras tidak layak untuk dikonsumsi,” ucapnya.

Sejatinya Zulkifly, impor beras itu tidak merugikan masyarakat. Itu denga catatan dilakukan pemerintah dalam hal ini adalah Bulog. Kalau Bulog yang melakukan tanpa melibatkan swasta, kemungkinan impor beras diselewengkan dan menuntungkan pihak-pihak tertentu tidak bakal terjadi. “Makanya, biar pemerintah yang melakukan. Kalau Bulog yang bergerak pemerintah akan mendapat keuntungan,” ujar Zulkifly.

Idealnya sebut Zulkifly, impor beras dilakukan dua bulan sebelum masa panen. Itu penting saat, terjadi kelangkaan beras dipasaran, pemerintah bisa melakukan stabilisasi untuk menghindari harga beras menanjak menyusul stok beras menipis. Nah, yang terjadi saat ini, harga menanjak, sementara stok beras di gudang Bulog justru tidak ada. “Data Kementerian Pertanian (Kementan) stok beras melimpah itu tidak benar. Buktinya, harga beras terus bergerak naik,” tukasnya.

Hanya sayangnya, saat ditanya soal stok beras di pasar induk Cipinang, Zulkifly tidak mau membeber data. Kemungkinan kekosongan pasokan beras hingga beberapa bulan ke depan, juga tidak bisa dijawab. Namun, stok beras disebut-sebut tersedia 950 ribu ton. Stok beras itu diprediksi cukup untuk dua bulan ke depan. “Pemerintah mengklaim begitu. Makanya, sebelum habis, impor beras dilakukan pemerintah,” tutur Mantan Kepala Bulog Rizal Ramli.

Sejatinya, bilang Rizal impor itu bisa dibatalkan. Itu dengan catatan, Bulog secara aktif melakukan manajemen stok beras dengan profesional. Namun, selama ini, Bulog telah gagal menjalankan tugas untuk menyerap gabah dari para petani. Tahun lalu, Bulog hanya sukses menyerap 58 persen dari total 2-2,5 juta ton beras. “Tindakan semacam ini bisa merusak citra pemerintah. Makanya, para pembantu presiden harus bekerja dengan benar,” ucapnya. (jpg)

Facebook Comments