Hanya karena Upload Slip Gaji 700 Ribu untuk 4 Bulan di Facebook, Guru Honorer Ini Dipecat

by
Tuntut Status, Ribuan Guru Honorer Demo Istana. Ilustrasi. Foto: Ricardo/JPNN.com

Pemecatan guru honorer di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, mendapat sorotan dari Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin.

Apalagi jika benar guru honorer itu dipecat hanya gara-gara ‘pamer’ gaji empat bulan sebesar Rp700 ribu di akun Facebook-nya.

Guru honorer itu mengajar di Sekolah Dasar Negeri 169 di Sadar, Kecamatan Tellu Limpie, Bone, Sulawesi Selatan.

Demikian disampaikan Sultan B Najamuddin dalam keterangannya, Jumat (12/2/2021).

“Saya sangat prihatin jika berita tentang pemecatan guru honorer di sebuah tersebut benar,” tuturnya.

Sultan juga menyatakan mendukung langkah Komisi IV DPRD Bone untuk menelusuri kebenaran mengenai masalah ini.

“Saya yakin Bupati Bone akan bijak mengambil tindakan dalam kasus ini,” tambah Senator muda dari Provinsi Bengkulu ini.

Menurut Sultan, kesejahteraan guru honorer selalu menjadi persoalan yang mengemuka bahkan selalu menjadi wacana yang diaspirasikan selama ini.

Berkaitan dengan isu guru honorer, Pemerintah melalui Permendikbud Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis BOS Reguler yang menjelaskan tentang tata aturan fleksibilitas penggunaan dana BOS adalah langkah awal pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan guru honor di sekolah negeri maupun swasta.

“Walaupun aturan pemerintah belum dapat memuaskan banyak pihak atas permasalahan kesejahteraan guru honorer, tetapi saya tetap mengapresiasi pemerintah melalui Kementerian Pendidikan yang dalam Permendikbud itu memberikan kebebasan besaran penggunaan dana BOS untuk gaji honorer. Apalagi dana BOS saat ini juga sudah diterima oleh sekolah swasta,” tambahnya.

Senator termuda dalam unsur pimpinan DPD RI ini juga mengharapkan agar Kemendikbud segera mengatasi masalah lain tentang kebutuhan saat ini terhadap guru diluar PNS.

Menurut data hasil perhitungan Kemendikbud dari Dapodik, kebutuhan guru saat ini mencapai satu juta Guru.

Angka tersebut diluar Guru yang berstatus PNS. Pertumbuhan jumlah ASN Guru hanya sekitar dua persen per tahun.

Saat ini hanya ada 60 persen dari jumlah kebutuhan guru ASN’ yang tersedia di Sekolah negeri.

Dan jumlah tersebut terus menurun sebanyak enam persen per tahun dalam empat tahun terakhir.

Sultan menegaskan negara harus benar-benar hadir dalam membangun dunia pendidikan di Indonesia.

Pasalnya, ini berhubungan langsung dengan kehidupan generasi kita di masa yang akan datang, dan pembenahan awal harus dimulai dari tenaga pengajar.

“Maka kita menunggu rencana program kebijakan Kemendikbud untuk menyseleksi Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di tahun ini (2021). Sebab rencana seleksi PPPK terbuka untuk memenuhi kebutuhan guru, sebagai awal penyelesaian status guru honorer,” tegasnya.

Menurut Sultan, realisasi program seleksi mesti kita pastikan segera berjalan, dengan begitu maka kita akan mendapatkan guru-guru yang berkompeten dalam mendidik.

Selain itu, realisasi program tersebut juga mengatasi kedua masalah yaitu baik bagi kesejahteraan guru melalui penghasilan yang layak ataupun peningkatan ketersediaan guru ASN. (jpnn/pojoksatu)