Akhirnya, SK PPPK Keluar, Dari Honor Rp 300 Ribu Kini Rp2,9Juta

by
TERIMA SK: Tenaga honorer yang lolos seleksi PPPK tahun 2019 akhirnya menerima SK, kemarin.

KAJEN – Setelah menunggu cukup lama, tenaga honorer yang lolos seleksi PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) tahun 2019 akhirnya bisa mendapatkan SK.

Tenaga honorer yang tadinya hanya mendapatkan honor sekitar Rp 300 ribu kini bisa mendapatkan hak dan kewajiban yang hampir sama dengan PNS. Untuk mereka yang berpendidikan sarjana (S1) mendapatkan gaji pokok Rp 2,9 juta. Perbedaannya dengan PNS, PPPK tidak mendapatkan pensiun.

Sebanyak 89 tenaga honorer yang terdiri dari 35 tenaga guru dan 54 tenaga penyuluh pertanian di Kabupaten Pekalongan secara resmi menerima SK PPPK, Rabu (3/2/2021). SK PPPK secara simbolis diserahkan Bupati Pekalongan Asip Kholbihi kepada perwakilan PPPK di Aula Lantai 1 Setda. Tampak hadir dalam kegiatan itu Wabup Arini Harimurti, Pj Sekda Bambang Irianto, Kepala BKD dan Diklat Wiryo Santoso, Plt Kepala Dindikbud Siti Masruroh, dan perwakikan Bank Jateng.

“Pemerintah melantik pegawai negeri dari formasi PPPK. Secara normatif hak-haknya sama, hanya belum mendapat pensiun,” terang Bupati Asip Kholbihi, ditemui usai penyerahan SK Pengangkatan, Penandatanganan Perjanjian Kerja dan Pelantikan Jabatan Fungsional Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021, kemarin siang.

Dikatakan, sebanyak 89 tenaga yang dilantik kebanyakan adalah pejabat fungsional dari tenaga guru dan penyuluh pertanian. Menurutnya, SK PPPK yang didapatkan kali ini telah diperjuangkan sejak lama melalui proses tes pada tahun 2019, dan tahun 2021 SK-nya baru bisa diberikan.

Bupati berharap, agar mereka yang telah dilantik tidak kehilangan motivasi, tetap bertindak profesional, mengajarkan ilmunya untuk para petani, para siswa, dan SK PPPK tersebut dijadikan penyemangat karena hal ini cita-cita yang maksimal bagi mereka.

Kepala BKD dan Diklat, Wiryo Santoso, mengatakan, ASN terdiri atas PNS dan PPPK. PPPK yang menerima SK terdiri atas guru honorer dan penyuluh pertanian. Mereka mengikuti seleksi pada Februari 2019. “Perjalanannya memang sedikit panjang karena peraturan turunan UU Nomor 5 Tahun 2014 baru turun tahun 2020,” terang dia.

Menurutnya, total ada 92 tenaga honorer, terdiri atas 35 guru K2 dan 57 penyuluh pertanian yang ikut seleksi di 2019. Dari jumlah itu hanya 89 diusulkan untuk mendapatkan nomor persetujuan PPPK. “Ada tiga tidak diusulkan. Satu diterima CPNS, dan dua orang memasuki usia pensiun,” terang dia.

Di tengah pandemi, kata Wiryo, kegiatan dilaksanakan secara virtual. Hadir di Aula Lantai 1 Setda sebanyak 20 perwakilan PPPK
.
“Selebihnya mengikuti di OPD masing-masing, yakni di Dindik dan Dinas Peetanian. Satu ikut dari rumah karena baru tiga hari melahirkan,” kata dia.

Menurutnya, hak PPPK hampir sama dengan PNS. Mereka mendapat gaji dan tunjangan, cuti, pengembangan kompetensi, dan mendapatkan perlindungan. “Yang berbeda mereka belum dapat pensiun,” terang dia.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan Siti Masruroh, mengungkapkan, terkait dengan wiyata bhakti ataupun guru honorer sesuai keputusan sekolah. Mereka yang memenuhi syarat bisa mengajukan untuk NUPTK dan pada tahapannya mereka bisa mengikuti PPPK yang formasinya sudah diusulkan oleh BKD. “Tentunya ini menunggu aturan lebih lanjut pelaksanaan PPPK ke depan. Kita patut bersyukur pemkab mengusulkan kuota sebesar 1650 pada tahun 2021 ini. Ini setidaknya akan mampu memenuhi hampir 50 persen dari kekurangan guru kita,“ ungkap Siti Masruroh.

Siti Masruroh menambahkan, guru honorer yang diterima PPPK angkatan pertama ini adalah mereka yang telah mengabdi sebelum tahun 2005, dan penempatan mereka sesuai dengan pengabdian mereka. Usia mereka pun rata-rata di atas 35 tahun, sehingga tidak memungkinkan mengikuti seleksi CPNS.

Masa kontrak kerja PPPK adalah paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan dapat diperpanjang. “Guru honorer dulu gajinya berbeda-beda tergantung kemampuan sekolah. Ada yang hanya Rp 300 ribu perbulan. Dengan diangkat PPPK, gaji mereka sama dengan PNS. Seperti yang tadi disampaikan Pak Bupati, gajinya untuk S1 Rp 2,9 juta,” katanya.