Rawan, Biaya PTSL Harus Mufakat Desa

by
ARAHAN - Wakil Bupati Suyono saat memberikan dalam kegiatan Pengangkatan Sumpah dan Pembekalan Panitia Ajudikasi dan Satuan Tugas Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Rabu (27/1/2021) di Hotel Dewi Ratih.

*Wabup Minta Panitia dan Satgas Transparan

BATANG – Wakil Bupati Batang, Suyono, meminta Panitia Ajudikasi dan Satuan Tugas Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tiap desa untuk lebih transparan dalam sosialisi dan pelaksanaan PTSL tahun 2021. Dengan adanya transparansi ke masyarakat desa, diharapkan PTSL tahun ini minim kasus penyelewengan seperti tahun sebelumnya.

Hal ini disampaikan Suyono saat menghadiri Pengangkatan Sumpah dan Pembekalan Panitia Ajudikasi dan Satgas PTSL, Rabu (27/1/2021), di Hotel Dewi Ratih. Pihak desa dan warga diharapkan saling sinergi dan mufakat, baik terkait biaya, pelaksanaan, maupun detail lainnya.

“Kami apresiasi BPN Batang telah menyelesaikan target tahun sebelumnya. Semoga di tahun ini juga bisa berhasil dan pembekalan ini diharapkan bisa disosialisasikan dengan baik, harus lebih transparan. Kalau bisa harus ditanyakan lebih detail. Kumpulkan semua masyarakat yang mengikuti PTSL sehingga nantinya bisa lebih mufakat antara masyarakat dan desa. Jangan sampai terprovokasi hal-hal yang kurang bagus yang bisa menjerumuskan ke hal yang tidak diinginkan,” pesan Wabup.

Sementara Kepala BPN Batang, M Hatta menjelaskan, tahun 2021 ini pihaknya mentargetkan ada 71 ribu bidang tanah. Selain itu, ada 20 desa baru yang diakomodir dalam PTSL tahun ini. Dan untuk tahap awal ini akan dilaksanakan pada 37 dari 53 desa yang mengajukan permohonan.

“Sebenarnya masih banyak desa yang ingin, tetapi karena ada keterbatasan kuota jadi kami seleksi yang siap. Kami pilih yang lengkap. Jadi semua bidang tanah yang ada harus didaftarkan. Yang masuk permohonan ada sekitar 53 desa. Tahap pertama ada sekitar 37 desa. Apabila ada sisa kuota nantinya akan kami alokasikan dari yang masuk 53 desa tadi,” jelasnya.

Pihaknya juga berharap ke depan panitia bisa gencar sosialisasi ke masyarakat. Pasalnya, terkait biaya diakuinya bisa berbeda-beda setiap desanya. KUncinya, kata Hatta, asal wajar dan dimufakati pemdes bersama masyarakat. (nov)