Dana Bansos UMKM Diakui Kurang Tepat Sasaran, Ini Penyebabnya

by
Ilustrasi. Jawapos

Sudah sepuluh bulan ini Indonesia mengalami pandemi Covid-19. Selain berdampak pada kesehatan, juga mengakibatkan kelumpuhan pada sektor ekonomi. Salah satunya Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM).

Lumpuhnya perekonomian ini bukan hanya dirasakan oleh UMKM yang berada di kota saja. Akan tetapi juga dialami di pedesaan, bahkan hingga ke pelosok terpencil.

Menurut Ekonom Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations Development Programme (UNDP) Indonesia Rima Artha Pratama, 50 persen UMKM di Indonesia saat ini masih dalam kategori rentan. Rima mengatakan, ada tiga sektor UMKM yang rentan, yakni sektor pertanian, pedagang eceran, dan akomodasi makanan dan minuman (mamin).

“Hal itu bisa dilihat dari segi tekanan dan dampak penawaran. Berbeda di tahun 1998 yang saat sedang krisis ekonomi lebih kuat ketimbang saat ini yang cenderung mengalami dampak negatif,” ujar Rima dalam webinar yang diselenggarakan oleh UNDP, kemarin.

Rima juga menjelaskan, dari survei tersebut, dari sisi penawaran, 74 persen UMKM menyatakan mengalami kesulitan untuk mendapatkan bahan baku untuk produksi. Sedangkan disisi permintaan, 90 persen demand produk UMKMmenurun. Bukan itu saja, ia mengatakan, pelaku UMKM juga kesulitan untuk menentukan harga dari bahan baku.

“PSBB tahun lalu juga semakin menyulitkan UMKM mempromosikan dagangannya. Yang tadinya dijual offline jadi ikut online atau e-commerce,” jelasnya.

Disamping itu, ada beberapa hal lainnya yang menjadikan UMKM semakin terpuruk. Di antaranya kurang meratanya infrastruktur jaringan komunikasi, logistik, dan Bantuan Sosial (bansos) dan pendataan UMKM.

Sementara itu Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan dan UMKM Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Mohammad Rudy Salahuddin blak-blakkan soal kendala yang menyebabkan terpuruknya UMKM tersebut. Rudy mengakui, selama pandemi pemerintah kesulitan mendata para pelaku UMKM yang tersebar di pulau Jawa hingga ke berbagai wilayah lainnya di luar Jawa.

Oleh karena itu, ada beberapa UMKM yang tidak terdata dan tersalurkan dana bansos. Rudy juga menjelaskan, pendataan itu didapat dari bank dan komunitas UMKM untuk menyalurkan dana bansos tersebut.

“Terkait dengan bansos ini, jujur kita baru mendorong pendataannya di bulan Agustus 2020. Karena bulan April 2020 kita tidak memiliki data apa pun. Itu (data) ambil dari bank, Pegadaian, komunitas UMKM dan sebagainya. Akhirnya kita bisa menemukan, mana yang UMKM mikro dan ultra mikro. Ini yang akan kita perbaiki dan benahi di 2021,” kata Rudy.

Setelah pendataan, Rudy melanjutkan, pihaknya bersama kementrian dan lembaga terkait berencana untuk membina klaster UMKM. Hal itu bertujuan untuk memudahkan UMKM dalam mengakses bahan baku, pemasaran, marketing dan lain sebagainya.

“Jadi itu (kluster UMKM) perlu dilakukan supaya bisa membantu UMKM dari kota hingga ke pelosok desa. Sehingga perlu dilakukan perbaikan data agar bansos tepat sasaran,” tutur Rudy. (gin/nur/jawapos)