Komisi B: Kondisi Drainase Belum Ideal

by
RAPAT KERJA - Komisi B mengundang sejumlah OPD dalam rapat kerja membahas kondisi drainase di Kota Pekalongan.

KOTA – Komisi B DPRD Kota Pekalongan menggelar rapat kerja bersama sejumlah OPD terkait membahas masalah kondisi drainase yang tidak optimal. Kondisi tersebut membuat sebagian wilayah Kota Pekalongan mudah tergenang banjir saat terjadi hujan dengan intensitas yang tinggi. “Kita belum memiliki drainase yang ideal,” ujar Ketua Komisi B, Abdul Rozak yang ditemui usai kegiatan rapat kerja, Kamis (21/1/2021).

Pihaknya meminta kepada OPD terkait agar bersinergi untuk mengatasi masalah drainase yang sampai saat ini belum terselesaikan dengan baik. Dalam membangun fasilitas drainase dan saluran, Rozak berharap OPD terkait dapat memperhatikan kualitas dan kemanfaatan bagi masyarakat.

“Tidak hanya pekerjaan yang sesuai spek atau mutu, tapi masyarakat butuh yang berkualitas dan benar-benar dirasakan manfaatnya. Kami tekankan agar yang seperti ini tidak terjadi di tahun-tahun berikutnya,” tambah Rozak.

Selain itu, pihaknya meminta agar dua OPD yang mengurus masalah drainase juga memiliki anggaran untuk bergerak cepat jika terjadi genangan setelah hujan. “Dari DPU-PR sudah ada anggaran untuk itu tapi Dinperkim yang bertanggung jawab di drainase lingkungan tidak punya. Sehingga ketika masyarakat melapor tidak bisa langsung bergerak. Kami berharap ke depan Dinperkim bisa memaping wilayah-wilayah yang selama ini jadi langganan banjir sehingga selanjutnya bisa dilakukan pembenahan,” katanya.

Kepala Bappeda Kota Pekalongan, Anita Herukusumorini menjelaskan, tahun 2020 lalu Pemkot Pekalongan sudah melakukan review masterplan drainase Kota Pekalongan dan sudah selesai pada pertengahan Desember tahun 2020. Namun masterplan perlu dibedah kembali secara lebih detail bersama masing-masing OPD.

“Tahun ini kami akan tindaklanjuti dengan penyusunan rencana aksi lebih detail. Kami akan duduk bersama dengan OPD terkait untuk menyusun bagaimana tindakan yang dilakukan untuk setiap kawasan,” jelasnya.

Dalam review masterplan tersebut, dikatakan Anita sudah dilakukan penyesuaian dengan berbagai kondisi yang ditemukan di lapangan. Mulai dari drainae yang tidak tersambung, terhenti, atau justru berlawanan arah. “Semuanya sudah menjadi masukan. Termasuk bagaimana kami juga memperhatikan rencana penanggulangan banjir dan rob yang sudah disusun oleh pemerintah pusat dan provinsi,” tambah Anita.(nul)