Clear, Status PTT Dihapuskan

by
RAKOR - Pemkab Batang saat menggelar rakor terkait nasib PTT mulai tahun 2021 di lingkungan Pemkab Batang.

*Tahun ini 414 Pegawai jadi Pegawai Kontrak

BATANG – Mulai tahun ini Pemkab Batang meniadakan status Pegawai Tidak Tetap (PTT). Sebagai gantinya 414 pegawai eks PTT tersebut ke depannya akan menjadi pegawai dengan sistem kontrak. Hal ini seperti disampaikan Sekda Kabupaten Batang, Lani Dwi Rejeki, saat memimpin rakor di aula Kantor Bupati Batang, Selasa (19/1/2021).

Menurutnya, hal ini sesuai dengan Permendagri Nomor 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi, nomenklatur perencanaan dan pembangunan keuangan daerah. Di mana untuk PTT ini tidak ada nomor rekeningnya di aplikasi SIPD tahun 2021. Sehingga mulai tahun ini, eks PTT ini menjadi tenaga kontrak.

“Untuk tahun 2021 ini untuk penggajian masih sama dengan tahun sebelumnya. Namun kontraknya tidak dengan sekda lagi, tetapi dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di OPD masing-masing yang diketahui kepala OPD. Dan perekrutan ini berdasarkan kinerja dan disesuaikan dengan program kerja di OPD masing-masing, dengan jangka waktu kontrak kerja maksimal 12 bulan,” jelasnya.

Keputusan ini diambil sebagai solusi dari permasalahan PTT yang ada di Pemkab Batang. Pihaknya pun sudah berkonsultasi ke pusat terkait masalah ini. Dan hingga akhirnya diputuskan eks PTT disamakan kedudukannya sesuai dengan pegawai kontrak.

“Pemkab juga masih membutuhkan bantuan tenaga dari para eks PTT ini. Namun lantaran status PTT ini sudah ditiadakan maka solusinya adalah eks PTT ini dianggap sebagai pegawai kontrak yang kontraknya disesuaikan dengan kebutuhan OPD masing-masing. Jadi sekarang yang termasuk ASN itu hanya PNS dan P3K. Sehingga di luar itu sekarang hanya ada tenaga kontrak atau outsourcing,” jelasnya.

Nantinya masing-masing eks PTT akan dibuatkan perjanjian kerja sama oleh PPK di masing-masing OPD. Nantinya juga meski sesama pegawai kontrak, untuk penggajian bisa berbeda sesuai dengan program dan kinerja, serta keahlian masing-masing pegawai kontrak.

“Jadi nantinya ada regulasi teknis yang lebih detail. Seperti penggajian nantinya juga akan dibedakan juga sesuai dengan keahlian. Misalnya pegawai kontrak supir dengan dokter nantinya akan berbeda. Dan ke depannya juga akan ada pembatasan usia sesuai dengan kebutuhan fisik dan kinerja pegawai,” pungkasnya. (nov)