DPKP Diminta Genjot Pendapatan Retribusi Lelang Ikan di TPI

by
Komisi C berdialog dengan Kepala DPKP Batang terkait hasil retribusi TPI.

BATANG – Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan (DPKP) Kabupaten Batang diminta untuk menggenjot pendapatan retribusi tempat pelelangan ikan (TPI). Pasalnya, pada tahun 2020 kemarin, pendapatan retribusi tersebut meleset dari terget yang ditetapkan, yaitu dari Rp4,179 miliar, hanya tercapai Rp3.477 miliar saja atau 83,2%.

“Tahun 2020 memang terjadi Pandemi Covid-19 yang berimbas pada hampir semua sendir kehidupan, sehingga kita maklum jika hasil retribusi meleset dari target. Dan semoga tahun ini kondisi bisa lebih baik, sehingga pendapatan retribusi bisa meningkat,” ujar Ketua Komisi C DPRD Batang, Tofani Dwi Ariyanto, disela-sela kunjungan kerja, Rabu (13/01/2020).

Tofani menjelaskan, untuk menggenjot pendapatan tersebut, tentunya harus ada beberapa strategi yang dilakukan. Salah satunya yang dinilai paling mendesak adalah pembenahan proses lelang di tiap TPI. Pasalnya, selama ini disinyalir banyak terjadi transaksi di luar proses lelang resmi di TPI.

“Kita mendapat informasi masih banyaknya ikan hasil tangkapan nelayan yang tidak dilelang di TPI, namun langsung ke pedagang. Hal itu tentunya sangat merugikan Pemda, karena tidak ada pemasukan bagi pendapatan asli daerah,” ungkap Tofani.

Sekretaris Komisi C, Kukuh Fajar Romadhon menambahkan, selain itu, kondisi alur muara menuju TPI juga harus tetap dijaga. Tujuanya agar tidak terjadi pendangkalan, sehingga bisa menggangu proses keluar masuk kapal nelayan saat berangkat melaut, ataupun ketika hendak menjual hasil tangkapan.

“Alur muara menuju TPI harus dikontrol secara rutin. Jangan sampai setelah terjadi pendangkalan, dan nelayan tidak bisa beraktifitas, baru dilakukan pengerukan. Apalagi untuk TPI yang biasa disinggahi kapal nelayan luar daerah dengan ukuran sedang dan besar. Jangan sampai mereka enggan menjual ikan hasil tangkapan, gara-gara khawatir kapalnya akan kandas saat keluar masuk muara menuju TPI,” jelas Kukuh Fajar.

Terkait pengerukan muara sendiri, saat ini DPKP sudah memiliki tongkang pengerukan. Sehingga biaya yang dikeluarkan tidak lagi besar. “Ke depan pengerukan muara tidak hanya dilakukan untkk TPI besar saja, namun juga di desa, seperti Roban Barat dan Timur,” lanjut Kukuh.

Komisi C sendiri berharap agar tahun ini kondisi bisa lebih baik, yaitu Pandemi bisa mereda dan juga cuaca bisa lebih bersahabat. “Tahun 2020 memang tahun yang berat bagi semua kalangan, termasuk nelayan. Dan semoga tahun ini bisa lebih baik, sehingga kesejahteraan nelayan bisa meningkat, dan pendapatan asli daerah dari retribusi TPI bisa meningkat,” harap Kukuh.

Kepala DPKP Batang, Sigiatmo yang mendampingi Komisi C mengatakan, pihaknya terus melakukan pembinaan dan pengawasan pada nelayan agar menjual hasil tangkapannya di TPI.

Disisi lain, untuk mengatasi pendangkalan pihaknya secara rutin melakukan pengerukan muara yang menjadi akses keluar masuk TPI. Seperti di muara TPI Klidang Lor Batang yang setiap tahun selalu dilakukan pengerukan.

“Pengerukan kita lakukan secara rutin setiap tahunnya, dan itu yang menjadi salah satu membantu meningkatkan hasil retribusi TPI. Meskipun pada tahun ini memang tidak memenuhi target akibat adanya Pandemi, dan juga cuaca buruk,” kata Sugiatmo.

Terkait masukan dari Komisi C agar adanya pengerukan muara untuk TPI kecil, pihaknya kedepan akan mengagendakannya. Sehingga nantinya seluruh alur muara untuk keluar masuk kapal di Kabupaten Batang bisa terjaga kedalamannya.

“Semoga tahun ini kondisi bisa lebih baik, sehingga target pendapatan retribusi yang tahun ini meningkat, bisa terpenuhi,” tandas Sugiatmo. (don)