Batang Terapkan PPKM, Aktifitas dan Pengunjung Kafe serta Tempat Wisata Dibatasi

by
Bupati saat memberi pengarahan pada acara sosialisasi vaksinasi Covid-19.

BATANG – Untuk menekan penyebaran Covid-19 di Kabupaten Batang, Bupati Batang memutuskan untuk menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di daerahnya mulai 11-25 Desember mendatang.

Sebelumnya, sesuai Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Tengah, ada 23 Kabupaten dan Kota yang menerapkan PPKM. Sedangkan untuk Kabupaten Batang tidak termasuk daerah yang menerapkan PPKM.

“Saya sudah menandatangani SK terkait penerapan PPKM di Kabupaten Batang yang mulai berlaku hari ini hingga 25 Januari mendatang. Dan semua pihak diharapkan bisa mentaati ketentuan yang ada, demi menekan penyebaran Covid-19,” ungkap Bupati Batang, Wihaji pada acara sosialisasi pelaksanaan vaksinasi, di aula kantor bupati setempat, Senin (11/01/2020).

Bupati menjelaskan, pertimbangan penerapan PPKM di Batang sendiri prioritasnya adalah menekan penyebaran Covid-19. Selain itu, jika daerah lain menerapkan PPKM, sedangkan Batang tidak, dikhawatirkan orang daerah lain banyak yang masuk.

“Jika tidak diterapkan PPKM, bisa-bisa orang-oranh dari daerah yang menerapkan, banyak yang datang ke Batang. Meskipun hanya sekedar untuk ngopi atau berwisata. Padahal belum tentu orang tersebut sehat atau terbebas dari Covid-19,” jelas Bupati Wihaji.

Lebih lanjut Bupati menjelaskan, dengan diteraplannya PPKM, maka aktifitas tempat wisata, kafe dan juga hiburan dibatasi. Untuk kafe pengunjung maksimal 30%, sedangkan tempat wisata pengunjungnya maksimal 25% dari daya tapung dalam kondisi normal. Selain itu, jam bukanya juga dibatasi maksimal hingga jam 20.00 wib.

“Bagi kafe ataupun tempat wisata yang melanggar, maka akan kita tindak tegas. Salah satunya berupa sanksi penutupan paksa, dan dilarang buka hingga 3 hari ke depan. Untuk itu, tim gabungan akan menggencarkan pengawasan di tempat wisata ataupun kafe. Jika ada yang melanggar, maka langsung kita tindak,” tegas Wihaji.

Bupati menambahkan, untuk aktifitas sosial dan keagamaan yang berpotensi menimbulkan kerumunan juga untuk dihimbau sementara ditiadakan dulu hingga 25 Januari mendatang. Jika memang sudah terjadwal jauh-jauh hari, maka pesertanya harus dibatasi, maksimal 50% dari kondisi normal.

“Untuk madrasah, juga diliburkan hingga 25 Desember mendatang, karena sesuai instruksi Gubernur tidak ada pembejalaran tatap muka,” tandas Bupati. (don)