Terlibat Radikalisme, CPNS akan Langsung ‘Disikat’

by
Bupati menyerahkan SK pada perwakilan CPNS hasil seleksi 2019.

BATANG – Para Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) diingatkan agar tidak pernah bergabung atau ikut-ikutan gerakan maupun organisasi radikal. Jika sampai terjadi, maka mereka bisa dipecat dan gagal menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

“Saya ingatkan, jangan pernah ikut-ikutan bahkan bergabung dengan gerakan radikalisme. Jika sampai terjadi, maka akan saya ‘sikat’ langsung jika terbukti,” tegas Bupati Batang, Wihaji saat memberi pengarahan pada acara penyerahan Surat Keputusan (SK) pada 221 CPNS hasil seleksi 2019 di pendopo pemkab setempat, Rabu (06/01/2021).

Bupati Wihaji menjelaskan, untuk menjadi PNS, seorang CPNS harus menunggu proses selama dua tahun. Pada masa itu, CPNS dapat dipecat atau diberhentikan apabila melanggar peraturan perundang-undangan ataupun peraturan lainnya.

“Tahun 2018 lalu ada CPNS yang gagal menjadi PNS, karena terbukti melanggar peraturan. Karena itu, saya ingatkan saudara semua untuk bekerja sebaik mungkin dan mematuhi peraturan yang ada. Jangan sampai perjuangan panjang yang telah ditempuh, terbuang sia-sia hanya karena kelalaian sendiri,” jelas Bupati Wihaji.

Pada kesempatan itu, Bupati juga mengingatkan bahwa saat ini para CPNS sudah diikat dengan sejumlah peraturan. Termasuk dalam bekerja dan dalam kehidupan sehari-hari juga ada aturan yang harus dipatuhi.

“Patuhi aturan yang ada, dan tunjukan etos kerja yang baik pada pimpinan di SKPD tempat bekerja. Semoga dari 221 CPNS yang hari ini menerima SK, semuanya bisa menjadi PNS,” tandas Bupati.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Supardi dalam pengarahannya menginstruksikan semua CPNS yang menerima SK untuk langsung bekerja.

“Ini masih pagi, karena itu bagi CPNS yang baru menerima SK saya minta untuk langsung ke OPD sesuai penempatan. Jangan sampai ada yang tidak masuk ataupun seenaknya dalam bekerja, karena itu akan menjadi dasar penilaian oleh pimpinan,” kata Supardi.

Selain itu, Supardi juga mengingatkan bahwa para CPNS yang sebelumnya biasa bermain media sosial, saat ini untuk lebih bijak lagi. “Pergunakan Mensos dengan bijak, jangan seenaknya, karena ada sanksi bagi CPNS yang menyalahgunakan medsos untuk hal-hal yang negatif,” tandas Supardi. (don)