Komisi A DPRD Batang Usulkan Program IMB Massal

by
KUNKER - Komisi DPRD Batang saat melaksanakan kunjungan kerja ke DPMPTSP Batang. NOVIA ROCHMAWATI

BATANG – Komisi A DPRD Kabupaten Batang mengusulkan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) setempat untuk melaksanakan program pembuatan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) massal. Hal ini dilakukan agar masyarakat lebih antusias dalam membuat IMB, dikarenakan bisa lebih cepat dan mudah.

Hal ini seperti disampaikan Ketua Komisi A DPRD Batang, Danang Aji Saputra, saat berkunjung ke DPMPTSP Batang untuk pelaksanaan evaluasi tahunan. Menurutnya, terobosan IMB Masal ini dinilai juga dapat menguntungkan masyarakat dan bisa menjadi tambahan pemasukan untuk Pemuda.

“Kami mengusulkan ada terobosan program IMB massal untuk Masyarakat. Dengan harapan lebih murah, cepat, tetapi Pemda ada pemasukan,” ujar Danang.

Komisi A juga mengapresiasi kinerja DPMPTSP Batang yang berhasil melampaui target. Selain itu, DPMPTSP juga berhasil meraih penghargaan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Kemenpan RB.

“Kami evaluasi kegiatan kemarin tahun 2020. Dari mulai dari pendapatan, dan kendala-kendala yang ada di sini. Dari segi pendapatan Alhamdulillah targetnya terpenuhi, lebih dari 100 persen. Kami harap kedepannya ada peningkatan target dan terpenuhi. Kami juga ingin DPMPTSP bisa menggali potensi-potensi yang ada selain KITB,” pungkas politisi muda Partai Golkar ini.

Kepala DPMPTSP Batang, Sri Purwaningsih membenarkan pendapatan dari DPMPTSP Batang melampaui target meski di tengah pandemi. Pihaknya pun tetap konsisten dengan target awal sebelum pandemi sekitar Rp 2,2 miliar. Terbukti, hingga akhir tahun 2020 kemarin relasiasinya menembus 109 persen dari target yang ditetapkan.

Terkait dengan IMB massal, pihaknya siap menampung usulan dari DPRD. Untuk tindak lanjut pihaknya juga akan menggandeng dari DPUPR Batang agar ke depannya program ini bisa direalisasikan.

“Kami setuju, tapi memang untuk harga tentunya kami tetapkan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Hanya saja untuk proses dan persyaratannya akan jauh lebih mudah karena programnya bersifat masal. Nanti ke depannya kami koordinasi ke DPUPR untuk kelanjutan usulan ini,” tandasnya. (nov)