Tak Ada Gugatan Ke MK di Pilkada Pekalongan

by
PENJELASAN - Ketua KPU Kabupaten Pekalongan, Abi Rizal, saat memberikan penjelasan soal tahapan Pilkada, kemarin.

*KPU Tinggal Tunggu BRPK

KAJEN – Dinamika politik pasca Pilkada Kabupaten Pekalongan terbilang kondusif. Salah satu indikatornya, tidak ada pasangan calon (paslon) yang mengajukan permohonan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap rekapitulasi hasil penghitungan suara pilkada Kabupaten Pekalongan.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pekalongan kini tinggal menunggu Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) dari MK. Ketua KPU Kabupaten Pekalongan, Abi Rizal, kemarin, menjelaskan, BRPK menjadi salah satu landasan KPU untuk menetapkan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan terpilih nanti. “Kini kami tinggal menunggu BRPK turun,” katanya.

Ia mengatakan, batas akhir paslon mengajukan gugatan ke MK ialah pada tanggal 18 Desember 2020 atau tiga hari setelah diumumkannya rekapitulasi hasil penghitungan suara. Sampai pada tanggal itu, tidak ada paslon yang mengonfirmasi akan mengajukan gugatan ke MK.
“Jadi dapat dipastikan tidak ada gugatan dari kedua paslon,” ujarnya.

Meski demikian, pihaknya tetap harus menunggu BRPK turun. Sebab, BRPK juga menjadi bukti bahwa tidak ada paslon yang mengajukan gugatan ke MK.

“Kalau menurut tahapan, BRPK akan kami terima maksimal tanggal 24 Januari 2021,” ungkapnya.